• Senin, 27 April 2026

Sampaikan LKPJ 2025, Wagub Jihan Tekankan Penguatan SDM dan Pemerataan Pembangunan

Senin, 27 April 2026 - 13.16 WIB
23

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, Senin (27/4/2026). Foto: Ria/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, Senin (27/4/2026).

Dalam penyampaiannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, yang diyakini sebagai fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah.

"Pembangunan SDM merupakan kunci utama kemajuan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan terus menjadi fokus kami," ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga tetap mendorong pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Infrastruktur dinilai memiliki peran strategis dalam membuka akses wilayah, mengurangi keterisolasian, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah.

"Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah daerah memastikan bahwa hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Kebijakan pembangunan terus diarahkan agar berkeadilan, berpihak kepada masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin kelayakan dan keberlanjutan.

"Dalam menjaga stabilitas daerah, Pemprov Lampung terus memperkuat ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta memastikan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat," kata dia.

Program perlindungan sosial juga terus diperkuat, seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Beberapa fokus utama di antaranya meliputi peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan," kata dia.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung terus mendorong transformasi ekonomi daerah melalui penguatan koperasi, peningkatan investasi, serta percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.

Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri tetap didorong sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

"Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pembangunan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti listrik dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Untuk itu, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis yang responsif terhadap dinamika yang berkembang," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan juga menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai representasi masyarakat dalam memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat.

Ia mengapresiasi berbagai masukan, pandangan, dan rekomendasi dari DPRD yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Kolaborasi yang harmonis akan memperkuat capaian pembangunan di masa mendatang," tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Wagub menegaskan bahwa ke depan tantangan pembangunan akan semakin kompleks. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan daerah berjalan optimal, inklusif, dan berkelanjutan. (*)