Kupastuntas.co, Metro - Absennya Kota Metro dalam daftar penerima penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang pada Sabtu (25/4/2026) lalu, memantik perdebatan serius. Di satu sisi, ini bisa dibaca sebagai kegagalan.

Namun di sisi lain, menjadi alarm penting bahwa tata kelola pemerintahan Metro perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di panggung kinerja yang semakin kompetitif.

Pengamat Kebijakan dari Universitas Dharma Wacana Metro, Dr. (Cand) Ari Gusnita menilai, hasil tersebut tidak perlu disikapi secara reaktif, tetapi juga tidak boleh dianggap sepele. Ia menyebut, dalam sistem penilaian berbasis capaian, posisi Metro saat ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang cukup signifikan.

"Ini bukan soal Metro tidak bekerja. Tetapi dalam kompetisi antardaerah, kerja harus bisa dibuktikan, diukur, dan dibandingkan. Di situlah Metro tampaknya belum cukup menonjol,” kata dia saat dimintai tanggapan kupastuntas.co atas kehadiran Walikota, Bambang Iman Santoso dan sejumlah pejabat Metro dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang tanpa membawa pulang penghargaan apapun, Senin (27/4/2026). 

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 merupakan ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama detikcom, dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatera.

"Dari informasi berbagai sumber, kegiatan yang berlangsung pada 25–26 April 2026 di Palembang itu menilai daerah berdasarkan empat indikator utama, yakni pengendalian inflasi, creative financing, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penurunan tingkat pengangguran," terang Ari Gusnita.

"Sejumlah daerah berhasil menunjukkan performa unggul. Seperti Bandar Lampung, Medan, dan Palembang menonjol dalam kategori pembiayaan kreatif tingkat kota. Sementara Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, dan Batu Bara juga mencatat capaian serupa di tingkat kabupaten. Di kategori lain, Provinsi Bengkulu dinilai berhasil dalam pengendalian inflasi, sedangkan Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, dan Dairi menunjukkan kinerja positif dalam penurunan pengangguran," Imbuhnya.

Di tengah capaian tersebut, Metro belum masuk dalam daftar penerima penghargaan. Namun, Ari Gusnita mengingatkan bahwa kegagalan ini tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai kegagalan total, melainkan sebagai indikator bahwa daya saing kebijakan Metro masih perlu diperkuat.

"Dalam konsep performance-based governance, yang dinilai bukan aktivitas, tetapi hasil. Jadi ukuran keberhasilan bukan lagi seberapa banyak program, tetapi seberapa besar dampaknya,” ujar wanita yang merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana Metro tersebut.

Menurutnya, Metro sebenarnya memiliki sejumlah indikator yang relatif stabil, seperti inflasi yang terkendali. Namun stabil saja belum cukup dalam kompetisi berbasis kinerja.

Pada aspek creative financing, Ari Gusnita melihat Metro masih memiliki ruang pengembangan yang luas. Ia menilai, ketergantungan terhadap APBD masih menjadi tantangan umum bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

"Kompetisi seperti ini mencari yang terbaik, bukan yang cukup baik. Jadi daerah harus mampu menunjukkan keunggulan, bukan sekadar kestabilan. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperluas skema pembiayaan melalui kolaborasi, investasi, dan optimalisasi aset. Ini bukan hal mudah, tetapi menjadi kebutuhan dalam tata kelola modern,” jelasnya.

Sementara dalam penanganan kemiskinan dan stunting, mantan aktivis mahasiswa tersebut menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi. Program yang berjalan dinilai perlu lebih terhubung agar menghasilkan dampak yang lebih terasa.

"Masalah sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas. Dibutuhkan kerja bersama, dari kesehatan, sosial, pendidikan hingga ekonomi,” cetusnya.

Hal serupa juga terlihat pada sektor pengangguran. Meski angka pengangguran Metro relatif terkendali, Ari menilai perlu ada penguatan pada sisi keberlanjutan program.

"Pelatihan kerja sudah banyak, tetapi tantangannya adalah memastikan ada keterhubungan dengan pasar kerja. Ini yang perlu diperkuat,” tegasnya.

Dirinya juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan bukti kinerja. Dalam penilaian seperti ini, pemerintah daerah dituntut mampu menunjukkan capaian berbasis data yang terukur dan berkelanjutan.

Meski demikian, Ari menilai Metro tidak kekurangan potensi. Sebagai kota pendidikan dan jasa, Metro memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk berkembang lebih cepat.

“Bukan hanya kegiatan yang dilaporkan, tetapi perubahan yang bisa dibuktikan. Ini yang menjadi standar baru dalam penilaian kinerja. Potensinya ada, tinggal bagaimana dirancang menjadi kebijakan yang lebih terarah dan terukur,” bebernya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kampus, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.

Di sisi lain, Ari Gusnita juga mendorong agar DPRD turut memainkan peran pengawasan secara konstruktif, dengan fokus pada capaian kinerja, bukan sekadar aspek administratif.

"Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Tapi, pengawasan yang baik adalah yang mendorong perbaikan, bukan sekadar kritik. Nah, itu perannya ada di DPRD Kota Metro,” katanya.

Ari menegaskan, ajang penghargaan seperti ini sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mengukur posisi dan mendorong perbaikan. Ke depan, ia menyarankan agar Metro mulai membangun sistem kendali kinerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

"Penghargaan itu bonus. Yang utama adalah bagaimana masyarakat merasakan hasil pembangunan. Kalau ingin bersaing, maka harus ada sistem yang memastikan setiap kebijakan bergerak menuju hasil yang jelas. Karena Metro ini tidak sedang tertinggal jauh, tetapi juga belum berada di barisan terdepan. Ini momentum untuk berbenah, bukan untuk saling menyalahkan,” tandasnya. (*)