Kupastuntas.co, Metro - Polres Metro berhasil meraih penghargaan nasional dari Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat kualitas pelayanan sangat baik, khususnya pada layanan SKCK online dan SPKT.

Dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2025, Polres Metro mencatatkan nilai 92,36, angka yang menempatkannya di posisi tertinggi di jajaran Polda Lampung sekaligus peringkat ketiga secara nasional.

Di bawahnya, berturut-turut terdapat Polres Lampung Utara dengan nilai 90,37, Polres Lampung Selatan dengan nilai 87,85, dan Polres Pringsewu dengan nilai 84,34.

Penilaian ini menjadi penting karena menyasar langsung aspek maladministrasi, isu klasik yang selama ini kerap menjadi momok dalam pelayanan publik. Dengan kata lain, penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan Polres Metro dalam meminimalkan praktik berbelit, mempercepat layanan, serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat.

Sorotan utama tertuju pada inovasi layanan SKCK online dan optimalisasi fungsi SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

Dua sektor ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai wajah terdepan interaksi polisi dengan masyarakat. Ketika keduanya berhasil diperbaiki, kepercayaan publik pun ikut terdongkrak.

Momentum penghargaan ini dikukuhkan melalui apel pemberian penghargaan yang digelar pada Senin (27/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Metro, AKBP Hangga Utama Darmawan.

Dalam kesempatan itu, delapan personel menerima penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendorong kualitas pelayanan hingga mencapai kategori sangat baik.

Tidak hanya itu, satu personel lainnya juga dianugerahi penghargaan atas aksi kepolisian yang mencerminkan sosok polisi penolong masyarakat, sebuah pendekatan humanis yang kini terus digaungkan oleh institusi Polri di tengah tuntutan reformasi pelayanan publik.

Menariknya, penghargaan tidak hanya diberikan kepada internal kepolisian. Dua warga Kota Metro juga turut diapresiasi atas kontribusi aktif mereka dalam membantu pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026.

Keterlibatan masyarakat ini menjadi bukti bahwa keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan hasil kolaborasi yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolres Metro menegaskan bahwa capaian ini tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang harus dijaga dengan konsistensi, bukan sekadar prestasi sesaat.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung tugas kepolisian sehingga situasi Kamtibmas tetap kondusif,” katanya, Senin (27/4/2026).

Namun demikian, capaian ini juga menyisakan ruang refleksi. Predikat sangat baik bukan berarti tanpa celah. Tantangan ke depan justru lebih berat untuk menjaga konsistensi pelayanan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Digitalisasi layanan seperti SKCK online harus terus disempurnakan agar tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan Polres Metro bisa menjadi model bagi daerah lain. Ketika pelayanan publik dikelola dengan serius, berbasis evaluasi, dan terbuka terhadap pengawasan, stigma negatif terhadap birokrasi perlahan bisa dipatahkan.

Lebih jauh, penghargaan dari Ombudsman ini juga menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi di sektor kepolisian bukan sekadar jargon. Reformasi tersebut mulai menemukan bentuk nyata, terlihat, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi Kota Metro, capaian ini bukan hanya prestasi institusi, melainkan juga kebanggaan daerah. Di tengah berbagai persoalan pembangunan yang kerap disorot, setidaknya ada satu sektor yang menunjukkan progres signifikan, yaitu pelayanan publik yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Ke depan, publik tentu berharap capaian ini tidak menjadi puncak, melainkan pijakan awal menuju pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

Sebab, pada akhirnya kualitas sebuah institusi negara tidak diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi dari seberapa besar kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. (*)