Kupastuntas.co, Metro - Persoalan banjir yang terus berulang di wilayah Metro Selatan kini menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro. Tidak hanya menyuarakan komitmen pengawalan, Fraksi PDI-P juga mulai mendorong pendekatan konkret dengan mencontohkan keberhasilan penanganan di kawasan Way Perak sebagai model solusi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro, A. Cahyadi Lamnunyai, menegaskan bahwa persoalan banjir yang berdampak pada gagal panen tidak boleh lagi disikapi secara parsial. Menurutnya, perlu langkah terukur, terintegrasi, dan dikawal hingga tuntas.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal penuh persoalan banjir ini. Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen politik kami untuk memastikan petani mendapatkan perlindungan,” kata dia saat dikonfirmasi awak media, Jum'at (24/4/2026).

Pria yang akrab disapa Kanjeng Yadi tersebut menilai persoalan banjir di Metro Selatan memiliki kemiripan dengan kondisi yang pernah terjadi di Way Perak, Margorejo. Namun, penanganan di wilayah tersebut dinilai lebih progresif karena adanya sinergi lintas sektor.

"Kita punya contoh nyata di Way Perak tahun 2025. Penanganannya bisa berjalan karena ada kolaborasi antara DPRD, OPD seperti PUTR, dan komunikasi intens dengan pihak terkait,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan di Way Perak bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pengawalan serius serta koordinasi yang tidak berhenti di atas kertas.

“Itu bukan kerja satu orang. Itu kerja bersama. Dari perencanaan sampai pelaksanaan, semua dikawal. Ini yang harus kita tiru untuk Metro Selatan,” tegasnya.

Kader PDI-P Perjuangan tersebut juga menilai selama ini pendekatan pemerintah terhadap persoalan banjir masih cenderung administratif, seperti pengajuan proposal tanpa pengawalan yang berkelanjutan.

“Jangan hanya kirim proposal ke pusat lalu selesai. Harus ada tekanan, komunikasi, dan pengawalan sampai program itu benar-benar turun dan dirasakan masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Barat dan Metro Selatan tersebut mengaku akan memastikan pola kerja seperti di Way Perak kembali diterapkan. Termasuk memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aliran air.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya validitas data sebagai dasar intervensi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data hanya akan menghasilkan solusi yang keliru.

“Kami akan berkoordinasi secara tuntas dengan BBWS. Tidak boleh setengah-setengah. Ini menyangkut kehidupan petani. Kalau datanya salah, maka penanganannya juga salah. Ini yang sedang kita benahi bersama,” ungkapnya.

Dalam konteks anggaran, Yadi meminta pemerintah daerah untuk berani mengambil langkah berpihak kepada petani, termasuk dalam skema bantuan dan mitigasi jangka panjang. Yadi menekankan bahwa penyelesaian persoalan banjir tidak bisa dilakukan secara individual

“Petani ini sudah terlalu sering dirugikan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang konkret, bukan sekadar normatif. Tidak ada program besar yang berhasil kalau dikerjakan sendiri. Kita ini bukan superman, tapi harus menjadi superteam,” tegasnya.

Ia berkomitmen bahwa PDI Perjuangan akan menggunakan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh OPD terkait bekerja maksimal dan tidak saling melempar tanggung jawab.

“Kami akan kawal dari hulu sampai hilir. Tidak boleh ada lagi alasan klasik. Kami berkomitmen untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait sebagai upaya penanganan banjir di wilayah Metro," tandasnya.

Di tengah meningkatnya tekanan publik, langkah mencontoh penanganan Way Perak dinilai sebagai titik awal untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun demikian, publik tetap menunggu pembuktian nyata di lapangan. Sebab bagi petani Metro Selatan, solusi bukan lagi wacana melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. (*)