Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).

Mengusung tema Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia, Wagub Jihan menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial.

Menurutnya, pembangunan harus berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

Jihan menekankan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata sehari-hari.

Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi ancaman serius jika tidak ditangani secara komprehensif.

Dalam paparannya, Jihan mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung saat ini berada pada momentum bonus demografi. Sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif, yang menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan daerah.

"Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban," ujarnya.

Dari sisi makro ekonomi, Jihan menyampaikan bahwa Lampung menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung telah menyentuh Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir.

"Struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah belum maksimal," kata dia.

Menurut Jihan, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi daerah.

"Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan berkelanjutan di Lampung, mulai dari degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, hingga rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah industri.

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Jihan menyebut capaian Lampung telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator.

Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong sejumlah program strategis, seperti Desaku Maju sebagai pengungkit ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.

"Komitmen tersebut juga diperkuat dengan upaya menjaga lingkungan, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti sebagai jargon tanpa realisasi nyata.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun ke depan.

Namun, peluang tersebut dapat terancam jika Indonesia tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu," ujarnya.

Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.

Ia juga menyoroti tantangan pembangunan nasional, seperti lemahnya sinkronisasi kebijakan, minimnya kebijakan berbasis riset, serta ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

"Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pentingnya pendekatan berbasis data, bukan sekadar program simbolik. Setiap kebijakan, termasuk pengurangan emisi dan program lingkungan, harus memiliki dampak yang terukur," jelasnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai center of knowledge, think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan.

"Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan," kata Bima.

Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan. (*)