Kupastuntas.co, Bandar ‎Lampung — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bagi 42 calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Lampung, Jumat (17/4/2026).

‎Seleksi ini menjadi langkah serius PKB dalam menyiapkan kepemimpinan daerah yang dinilai tak hanya kuat secara kapasitas, tetapi juga matang secara mental dan organisasi.

‎Dalam prosesnya, para peserta harus melewati dua tahapan utama, yakni tes tertulis dan psikotes. Tes tertulis difokuskan pada penguasaan ideologi partai, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial. Sementara psikotes digunakan untuk mengukur aspek kepribadian, stabilitas emosi, hingga kesiapan memimpin.

‎Menariknya, pelaksanaan psikotes melibatkan pihak profesional dari Himpunan Psikologi Wilayah Lampung guna memastikan proses seleksi berlangsung objektif dan terukur.

‎Sekretaris DPW PKB Lampung, Maulidah Zauroh, yang mewakili ketua DPW, menegaskan bahwa UKK merupakan bagian dari strategi penguatan internal partai.

‎“UKK ini memastikan bahwa kepemimpinan ke depan diisi oleh figur yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap perjuangan partai,” ujarnya, Jumat (17/04/2026).

‎Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas kader di tengah proses seleksi yang kompetitif. Menurutnya, seluruh peserta harus siap menerima keputusan partai dan tetap menjaga kebersamaan.

‎“Tidak boleh ada perpecahan. Siapa pun yang terpilih nantinya harus didukung bersama, karena kekuatan PKB ada pada soliditas kader,” tegasnya.

‎Sebanyak 42 peserta yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat.

‎Melalui proses seleksi yang komprehensif ini, DPW PKB Lampung berharap dapat melahirkan pemimpin DPC yang mampu menggerakkan kader di daerah serta memperkuat posisi partai dalam menghadapi kontestasi politik ke depan.

‎UKK ini sekaligus menjadi bukti keseriusan PKB dalam membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

‎

‎

‎