Kupastuntas.co, Lampung Timur - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar dialog bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Lapangan Merdeka, Bandar Sribhawono, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh pelaku UMKM, pengurus koperasi, hingga calon pekerja migran Indonesia (PMI). Dialog ini mengangkat tema sinergi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Lampung Timur yang makmur.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, mengatakan hasil dialog menunjukkan adanya peluang kolaborasi besar antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pemberdayaan calon pekerja migran.

"Dari hasil dialog dengan calon pekerja migran, ada kolaborasi besar bersama Bupati Lampung Timur. Kita akan melakukan pemberdayaan untuk menciptakan paradigma baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya di wilayah Lampung Timur,” ujar Leontinus.

Ia menjelaskan, pemberdayaan tersebut akan dirancang secara komprehensif, mulai dari aspek sosial hingga akses pembiayaan bagi calon pekerja migran.

"Nantinya akan kita jahit dari aspek sosial, kemudian diberdayakan bersama pemerintah kabupaten untuk merancang akses pembiayaan calon pekerja migran, sekaligus menata tata kelola agar lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan pemberdayaan masyarakat dan pekerja migran.

"Kolaborasi ini akan kami kemas bersama. Jika pemerintah daerah bekerja sendiri tentu tidak maksimal, maka harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat,” kata Ela.

Ela juga menyoroti pentingnya perbaikan pelayanan dan penanganan pekerja migran Indonesia, termasuk persoalan over charge yang masih kerap terjadi.

"Khususnya dalam pelayanan dan penanganan pekerja migran Indonesia, terlebih soal over charge yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil dialog tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat melalui deputi terkait, sebagai langkah awal memperkuat sinergi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dialog ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun sistem pemberdayaan yang terintegrasi, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. (*)