Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan komitmen kuat pemerintah kota dalam upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC).

Hal itu diungkapkan, saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Eva menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan provinsi menjadi kehormatan sekaligus dorongan bagi Kota Bandar Lampung untuk menjadi contoh dalam penanganan TBC.

"Ini suatu kehormatan bagi kami. Semoga Kota Bandar Lampung bisa menjadi percontohan dalam penanganan TBC,” ujarnya.

Menurut Eva, penanggulangan TBC menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh organisasi serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami fokus, semua organisasi di Bandar Lampung ikut membantu untuk menurunkan angka TBC ini. Kita juga selalu berkolaborasi dengan Provinsi Lampung,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa fasilitas layanan kesehatan di Bandar Lampung cukup memadai dalam mendukung penanganan TBC, mulai dari rumah sakit swasta, rumah sakit daerah, hingga 31 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kota.

"Banyak rumah sakit swasta maupun daerah, seperti RSUD A. Dadi Tjokrodipo dan RSUDAM, serta 31 puskesmas yang siap memberikan pelayanan,” tambahnya.

Eva menegaskan bahwa upaya penanganan tidak hanya terfokus pada TBC, tetapi juga mencakup berbagai persoalan kesehatan lainnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, kata dia, siap menjalankan arahan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak menganggap TBC sebagai aib, melainkan penyakit yang bisa disembuhkan jika ditangani dengan baik.

"TBC bukan aib. Mari kita obati bersama agar bisa sembuh,” tutupnya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (*)