Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Ia menyebutkan sebagian besar masyarakat Lampung masih menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

"Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektar dari total wilayah, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong mendominasi produksi.

Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum berpihak kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang menyebabkan keuntungan petani relatif kecil.

Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kondisi serupa juga dialami petani jagung dan singkong.

"Bahkan, petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan," kata dia.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan serta rendahnya kemampuan fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi terbatas karena bergantung pada daya beli masyarakat.

"Rasio PAD di sejumlah daerah bahkan hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD," kata Gubernur.

Ia menambahkan, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota semakin terlihat karena sebagian besar perputaran uang terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas dinilai telah memberikan dampak signifikan.

"Harga gabah dan jagung kini dijaga pada level yang lebih menguntungkan petani, kenaikan harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani padi menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan," katanya.

Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen.

Dampak positif tersebut juga terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.

"Pemprov juga menyiapkan berbagai program turunan untuk memperkuat kebijakan nasional tersebut. Salah satunya melalui program pupuk organik cair di tingkat desa yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027," katanya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa.

Gubernur menyebut kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit guna meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Dengan adanya fasilitas tersebut, komoditas seperti jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah sehingga harga jual dapat meningkat signifikan.

Program ini juga diharapkan mampu menekan biaya logistik serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat distribusi yang tidak efisien.

"Di sisi lain, pemerintah daerah turut memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa-desa," kata dia.

Program ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.

"Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai target 8 persen sesuai arah pembangunan nasional," jelasnya.

Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Ia menyebut Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan penajaman kebijakan tahun ketiga RPJMD.

Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan delapan klaster prioritas nasional harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, turut menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.

Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029. (*)