Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, resmi melantik Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025 - 2030 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/36/V.01/HK/2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Tutwuri Handayani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada 13 profesional yang resmi dikukuhkan sebagai Dewan Pendidikan Provinsi Lampung.

Ia berharap Dewan Pendidikan dapat menjadi kekuatan pemikir, penggerak, sekaligus pengawas dalam pembangunan pendidikan di Lampung.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya menyampaikan selamat kepada 13 profesional yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Dewan Pendidikan Provinsi Lampung. Bapak/Ibu adalah orang-orang terpilih yang telah melalui proses seleksi dan diharapkan menjadi kekuatan pemikir, penggerak, sekaligus pengawas dalam pembangunan pendidikan di Lampung," ujar Mirza.

Menurutnya, Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam menjembatani pemerintah dengan berbagai stakeholder pendidikan, mulai dari masyarakat, tenaga pendidik, hingga peserta didik.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Mirza menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung.

Ia menyebutkan, IPM Lampung tahun 2025 mencapai 73,98 atau meningkat 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam periode 2020–2025, pertumbuhan IPM Lampung juga cukup konsisten dengan rata-rata 0,81 persen per tahun.

Namun demikian, ia mengakui posisi Lampung secara nasional masih berada di peringkat ke-26, sehingga diperlukan langkah percepatan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

"Capaian ini ditopang oleh umur harapan hidup 74,71 tahun, harapan lama sekolah 12,79 tahun, dan rata-rata lama sekolah 8,61 tahun. Dari sisi daya beli masyarakat juga menunjukkan peningkatan," jelasnya.

Meski demikian, Mirza menyoroti masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Lampung yang mencapai lebih dari 20 ribu anak. Rinciannya, lebih dari 5 ribu anak di jenjang SD, lebih dari 10 ribu di SMP, serta lebih dari 4 ribu di SMA/SMK/SLB.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi masa depan anak-anak kita. Tantangan kita bukan hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan aksesnya benar-benar merata," tegasnya.

Selain itu, Mirza juga menyoroti sejumlah isu strategis pendidikan di Lampung, seperti kesenjangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, hingga ketidaksesuaian antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Lampung telah menyiapkan berbagai langkah konkret, di antaranya memperluas akses pendidikan melalui program SMA Terbuka, afirmasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T, serta penanganan anak tidak sekolah secara terpadu lintas sektor.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kompetensi guru, mendorong pembelajaran digital, mengembangkan kurikulum kontekstual sesuai potensi daerah, serta menghadirkan sekolah unggulan dan program kelas cangkok.

Pemprov Lampung juga menjalankan program kelas migran vokasi ke Jepang untuk membuka peluang global bagi generasi muda Lampung. Bahkan, pemerintah berkomitmen menghapus uang komite sekolah agar tidak ada lagi hambatan biaya pendidikan.

"Kita menargetkan angka putus sekolah di Provinsi Lampung dapat ditekan hingga nol persen," tegas Mirza.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Prof. Syafrimen menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pendidikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Lampung.

Menurutnya, kondisi pendidikan Lampung saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama terkait posisi pendidikan yang masih berada di peringkat bawah secara nasional.

"Tentu ini menjadi PR kita bersama. Dewan Pendidikan akan membantu berpikir dan berinovasi untuk membantu Pak Gubernur menyelesaikan persoalan pendidikan secara bertahap," ujar Syafrimen.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk mutu guru dan kualitas proses pembelajaran. Menurutnya, masih sedikit lulusan SMA dan SMK di Lampung yang mampu masuk perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun luar negeri.

"Kuncinya ada pada kualitas dan mutu. Kualitas proses pendidikan di sekolah dan mutu guru harus kita perkuat, sehingga pendidikan di Lampung benar-benar menjadi pondasi kemajuan daerah," jelasnya.

Terkait anggaran pendidikan, Syafrimen menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan.

Jika anggaran sudah tersedia, maka akan dimaksimalkan, sementara jika belum mencukupi, Dewan Pendidikan akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.

"Dewan Pendidikan siap menjadi mitra strategis pemerintah agar pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)