Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti belum adanya data komprehensif terkait kondisi infrastruktur sekolah di wilayah setempat. Hal ini dinilai menghambat penentuan prioritas pembangunan di sektor pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima data rinci dari Dinas Pendidikan (Disdik) mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah.

"Dinas Pendidikan ini belum punya peta infrastruktur sekolah. Saya belum pernah menerima data, berapa ruang kelas yang rusak, kondisi gedung, termasuk fasilitas seperti WC. Data itu belum ada,” ujar Asroni saat dimintai keterangan, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, keberadaan peta infrastruktur sangat penting sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan sekolah mana yang harus diprioritaskan untuk perbaikan.

"Kita ingin ada pemetaan yang jelas. Mana sekolah yang rusak berat, mana yang masih bisa ditunda. Jangan sampai anggaran tidak tepat sasaran karena tidak ada skala prioritas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi fasilitas belajar seperti kursi dan meja di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah pinggiran seperti Sukarame dan Kemiling. Berdasarkan hasil kunjungannya, masih banyak peralatan sekolah yang sudah tidak layak digunakan.

"Kursi-kursi banyak yang sudah rusak, bahkan ada yang dari tahun 90-an masih dipakai. Ini tentu tidak layak dan perlu segera dibantu,” ungkapnya.

Selain infrastruktur, Asroni juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik di Kota Bandar Lampung. Ia menyebut masih terdapat penumpukan guru di sekolah tertentu, sementara sekolah di daerah pinggiran justru kekurangan tenaga pengajar.

"Perlu ada pemetaan distribusi guru. Mana sekolah yang kelebihan, mana yang kekurangan. Ini penting untuk pemerataan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti belum tercapainya angka partisipasi kasar (APK) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Menurutnya, perlu ada penelusuran lebih lanjut terhadap siswa yang tidak terdata.

"Kalau APK tidak tercapai, harus jelas ke mana siswanya. Apakah putus sekolah atau pindah. Ini perlu dipetakan agar kebijakan yang diambil tepat,” katanya.

Komisi IV DPRD Bandar Lampung mendorong Dinas Pendidikan segera menyusun peta infrastruktur dan data pendidikan secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan master plan pendidikan yang lebih matang dan terarah di Kota Bandar Lampung. (*)