‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Kenaikan harga bahan baku plastik hingga 30–50 persen mulai memberikan tekanan serius terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor makanan dan industri kemasan.

‎‎Lonjakan harga tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi, yang berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi daya beli masyarakat jika tidak segera diantisipasi.

‎‎Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, mengatakan kenaikan harga plastik tidak terlepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, terutama nafta (naphtha) sebagai komponen utama industri petrokimia.

‎”Bahan baku plastik kita masih bergantung pada impor. Ketika terjadi gejolak global atau kenaikan harga energi, dampaknya langsung dirasakan hingga ke pelaku usaha di daerah,” ujar Fauzi, Rabu (8/4/2026).

‎‎Menurutnya, pelaku UMKM menjadi kelompok paling rentan terdampak, terutama mereka yang bergerak di sektor makanan, perdagangan kecil, dan industri kemasan yang sangat bergantung pada plastik.

‎”Jika beban biaya dialihkan ke konsumen, daya beli bisa turun. Namun, jika ditahan, pelaku usaha yang akan semakin tertekan,” jelasnya.

‎‎Fauzi menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah antisipatif untuk meredam dampak tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pemberian insentif, kemudahan akses bahan baku, serta pendampingan bagi pelaku usaha terdampak.

‎‎Selain itu, ia mendorong dinas terkait untuk segera memetakan sektor-sektor yang paling terdampak agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

‎”Bisa melalui bantuan distribusi, fasilitasi produksi, atau dukungan lainnya agar UMKM tetap bertahan di tengah tekanan biaya,” katanya.

‎‎DPRD Lampung juga membuka peluang mendorong pembentukan regulasi daerah (Perda) yang berfokus pada perlindungan dan penguatan UMKM. Meski demikian, ia mengakui kebijakan daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan yang dipengaruhi faktor global.

‎”Ini bukan semata persoalan lokal. Ada faktor internasional dan kebijakan nasional yang sangat berpengaruh. Perda lebih pada perlindungan UMKM,” ujarnya.

‎‎Dalam jangka panjang, Fauzi menilai penguatan industri petrokimia nasional menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik. Diversifikasi sumber impor juga dinilai penting guna menjaga stabilitas pasokan.

‎‎Sementara itu, opsi peralihan ke bioplastik dinilai belum dapat menjadi solusi instan. Selain harga yang relatif lebih mahal, kapasitas produksi dalam negeri juga masih terbatas.

‎”Bioplastik tetap perlu didorong, tetapi secara bertahap dengan menyiapkan ekosistem industri dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

‎‎Ia mengingatkan, kenaikan harga plastik berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok jika tidak segera ditangani.

‎”Ketika biaya kemasan meningkat, biaya distribusi ikut naik. Ini akan berdampak pada harga barang di masyarakat,” tegasnya.

‎‎Dalam waktu dekat, DPRD Lampung akan berkoordinasi dengan dinas perindustrian, koperasi, dan UMKM untuk merumuskan langkah konkret dalam merespons kondisi tersebut.

‎‎Fauzi menekankan, di tengah tekanan global, perlindungan terhadap UMKM menjadi kunci utama agar sektor riil tetap bertahan tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen akhir. (*)