Kupastuntas.co, Metro - Wakil Wali Kota Metro menyoroti dugaan ketidakakuratan data penerima bantuan sosial (Bansos) di Kota Metro yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas penyaluran program perlindungan sosial. Persoalan tersebut disebut berkaitan langsung dengan kondisi kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana menyampaikan bahwa tekanan sosial ekonomi di Kota Metro tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun dirasakan langsung oleh rumah tangga yang hidup dalam kondisi serba terbatas. Ia menyebut, kelompok masyarakat dengan penghasilan tipis dan pengeluaran yang ketat menjadi pihak paling rentan terhadap gejolak ekonomi.

“Kita tidak boleh tertipu oleh kesan bahwa keadaan baik-baik saja hanya karena kehidupan kota tetap berjalan. Di balik aktivitas itu ada banyak keluarga yang hidup dengan bantalan ekonomi yang sangat tipis,” kata dia saat dikonfirmasi awak media terkait dugaan tidak akuratnya data penerima Bansos di Metro, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, struktur ekonomi Kota Metro yang bertumpu pada sektor jasa turut memperbesar risiko tersebut. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk bekerja di Kota Metro mencapai 91.074 orang, dengan 65.058 di antaranya berada di sektor jasa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,20 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,45 persen.

Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya membaca indikator kemiskinan secara menyeluruh. Menurutnya, angka persentase tidak cukup menggambarkan tingkat kerentanan masyarakat yang berada di ambang garis kemiskinan.

“Kalau kita hanya melihat persentase, kita bisa merasa lega terlalu cepat. Padahal yang harus dibaca adalah seberapa dekat warga miskin dengan batas jatuh yang lebih dalam,” katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro tahun 2025 mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 11,58 ribu jiwa atau 6,44 persen. Garis kemiskinan berada pada Rp 596.139 per kapita per bulan, dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,55 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,07.

Selain itu, ia juga menyoroti distribusi penerima bantuan sosial yang menunjukkan adanya konsentrasi pada wilayah tertentu. Pada tahun 2025, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako di Kota Metro tercatat sebanyak 8.449 keluarga, dengan Metro Pusat menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi sebanyak 3.048 keluarga. Disusul Metro Barat sebanyak 1.695 keluarga dan Metro Utara sebanyak 1.610 keluarga.

Untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), jumlah penerima mencapai 50.933 orang. Metro Pusat kembali mencatat angka tertinggi sebanyak 14.845 penerima, diikuti Metro Utara 13.396 dan Metro Timur 10.602 penerima.

“Kalau jumlah penerima bantuan pangan dan jaminan kesehatan terkonsentrasi tinggi di satu wilayah, itu artinya di sana ada tekanan sosial yang nyata,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengungkapkan bahwa dugaan ketidakakuratan data menjadi persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut masih terdapat keluarga yang masuk kategori paling rentan namun belum tercatat dalam sistem data pemerintah.

“Masalah terbesar bukan hanya siapa yang sudah dibantu, tetapi siapa yang sebenarnya layak dibantu namun belum masuk radar,” tegasnya.

Data menunjukkan terdapat 3.441 keluarga atau 15.501 jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 di Kota Metro, dengan konsentrasi terbesar di Metro Pusat sebanyak 1.415 keluarga atau 6.387 jiwa. Namun demikian, sekitar 18 hingga 30 persen keluarga dalam kategori tersebut di setiap kecamatan belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, sekitar 17 hingga 22 persen keluarga desil 1 di masing-masing kecamatan juga berada dalam kondisi berisiko stunting. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan, ketidaktepatan data, dan risiko kesehatan dalam satu kelompok masyarakat yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap basis data penerima bantuan sosial. Ia menyebut pembaruan data harus dilakukan hingga tingkat kelurahan dan diintegrasikan dengan berbagai program intervensi.

“Saya tidak ingin pemerintah bergerak dengan tebakan. Kita harus bergerak dengan data yang tepat sampai ke keluarga yang tepat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penanganan kerentanan sosial tidak hanya melalui bantuan, tetapi harus disertai dengan penguatan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas pekerjaan.

Dengan kondisi jumlah penduduk miskin yang mencapai 11,58 ribu jiwa, dominasi tenaga kerja di sektor jasa, serta konsentrasi penerima bantuan di wilayah tertentu, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pembenahan data penerima bansos menjadi langkah penting dalam memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kota Metro. (*)