Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Provinsi Lampung mulai bersiap menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih panjang dan lebih panas dibanding tahun sebelumnya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga krisis air bersih menjadi perhatian utama.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga akhir Maret 2026 sebagian wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara wilayah lainnya diperkirakan menyusul secara bertahap pada periode April hingga Juni 2026.

Di Lampung, Analis Bencana BPBD Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat masa peralihan musim atau pancaroba yang diperkirakan berlangsung setelah April.

"Saat ini kita berada di ujung musim hujan. Setelah April, kita akan memasuki masa pancaroba sebelum musim kemarau. Ini berkaitan dengan fenomena yang disebut Godzilla El Nino," ujar Wahyu, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, awal musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Mei dan berlangsung selama beberapa bulan. Puncaknya diprediksi terjadi pada Juni hingga Agustus 2026.

"Berdasarkan pantauan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan lebih terik dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi kering, seperti kekurangan air bersih serta gangguan pada sektor pertanian. Wahyu pun mengimbau petani untuk mulai melakukan langkah mitigasi sejak dini.

"Petani dapat memanfaatkan asuransi pertanian melalui Gapoktan sebagai langkah antisipasi untuk menekan risiko gagal panen," katanya.

Selain itu, potensi karhutla juga diperkirakan meningkat selama musim kemarau panjang. Sejumlah wilayah di Lampung disebut menjadi titik rawan dan perlu mendapat perhatian khusus.

"Karhutla sering terjadi di Lampung Timur, terutama di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Selain itu, titik rawan juga terdapat di Mesuji, Way Kanan, dan Tulang Bawang," ujarnya.

Menghadapi potensi tersebut, BPBD Lampung telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD kabupaten/kota.

"Kami melakukan pemantauan cuaca secara real-time dan meminta daerah untuk mengaktifkan Desa Tangguh Bencana," kata Wahyu.

Ia juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini kebakaran, seperti mengaktifkan ronda atau siskamling di wilayah rawan.

"Langkah cepat dari masyarakat sangat penting untuk mencegah api meluas," tambahnya.

Wahyu menegaskan bahwa fenomena cuaca ekstrem yang terjadi saat ini tidak terlepas dari dampak perubahan iklim global. Menurutnya, anomali cuaca kini semakin sering terjadi dan meningkatkan risiko bencana.

Ia mencontohkan kemunculan siklon di wilayah dekat khatulistiwa yang sebelumnya jarang terjadi sebagai indikasi perubahan pola iklim yang signifikan.

"Perubahan iklim itu nyata. Dampaknya meningkatkan risiko bencana di berbagai daerah," tegasnya.

Wahyu menambahkan, penanganan risiko bencana akibat perubahan iklim membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan hingga kelautan.

"Semua pihak harus terlibat agar mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)