Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti rapat penilaian kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026).

Rapat tersebut merupakan bagian dari apresiasi yant diberikan oleh pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif 15 sampai 64 tahun sebesar 69,24 persen dari total penduduk.

"Kondisi ini menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti IPM yang belum optimal, UMP yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan tingkat produktivitas yang belum maksimal," katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Marindo, berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai program lintas sektor lainnya.

"Berdasarkan data tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen. Dari sisi pendidikan, pengangguran masih didominasi lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja," kata dia.

Sementara itu, dari sisi struktur ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 64,72 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan penciptaan lapangan kerja formal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai insentif, stimulus, serta kebijakan terintegrasi.

"Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2, serta pelatihan kewirausahaan dan manajemen guna mendorong kemandirian ekonomi," katanya.

Selain itu, pelatihan standardisasi produk juga diberikan untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas.

"Sebagai langkah perlindungan tenaga kerja, kami juga melakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill," katanya.

Seluruh upaya tersebut turut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha baru di masyarakat.

Dalam hal kolaborasi, Marindo menegaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.

Sebagai bagian dari inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program "Desaku Maju" yang berfokus pada pembangunan berbasis desa.

"Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi lokal," katanya.

Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis upaya penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)