Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Lampung Barat dan Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat melalui langkah konkret berupa pertukaran hibah lahan. Upaya ini menjadi titik awal percepatan pembangunan fasilitas pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menerima audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, di ruang kerjanya, Selasa (31/03/2026). Pertemuan itu berfokus pada penyerahan sertifikat hibah tanah sebagai dasar legal pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan sertifikat hibah lahan seluas sekitar 7 hektare. Lahan itu direncanakan menjadi lokasi utama pembangunan Sekolah Rakyat di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau.

Sebagai bentuk timbal balik dan penguatan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menyerahkan hibah lahan seluas 5 hektare kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Lahan tersebut berada di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau.

"Langkah saling hibah ini menunjukkan adanya sinergi konkret antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mendukung pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan penguatan sektor ekonomi lokal," kata Parosil.

Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari harapan pemerintah daerah agar lahan milik provinsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi prioritas penting bagi daerahnya.

Menurut Parosil, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. "Program ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan berkualitas," sambungnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendukung penuh program prioritas Presiden Republik Indonesia, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Kedua program tersebut dinilai saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait kebutuhan lahan, Parosil menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat minimal membutuhkan sekitar 5 hektare. Namun, ia berharap lahan yang tersedia bisa lebih luas agar fasilitas yang dibangun semakin lengkap.

Dengan luas mencapai 7 hektare, ia optimistis berbagai fasilitas pendukung seperti lapangan, kolam, hingga sarana olahraga dapat diwujudkan. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, Parosil berharap lahan hibah dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada provinsi dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia mendorong pengembangan sektor perkebunan kopi hingga pembangunan industri pengolahan kopi di atas lahan tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan nyata dalam pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Dukungan tersebut dinilai menjadi dorongan besar bagi percepatan realisasi program.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung pembangunan daerah. Ia menyebut sektor pendidikan dan pertanian menjadi fokus yang saling terintegrasi.

Desti menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat akan dipusatkan di kawasan BBI Hanakau dengan total luas lahan sekitar 12 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 7 hektare akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.

Selain untuk fasilitas pendidikan, sebagian lahan juga akan mendukung program Koperasi Merah Putih yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menilai kolaborasi ini menjadi model pembangunan terpadu.

Melalui kesepakatan hibah lahan ini, pemerintah provinsi dan kabupaten menargetkan terwujudnya pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Lampung Barat. (*)