‎Pengukuhan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah setelah adanya penggabungan sejumlah OPD.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani.

‎Lalu sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, para staf ahli bupati, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.

Selain itu, para pejabat yang akan dilantik juga hadir mengikuti prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat.

‎Dalam kesempatan itu, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa pelantikan tujuh pejabat tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menata birokrasi.

Penataan ini dilakukan agar organisasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program pembangunan daerah.

‎Menurutnya, pelantikan tersebut berkaitan dengan penggabungan atau merger beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.

Perubahan struktur organisasi tersebut mengharuskan adanya pengukuhan dan penyesuaian jabatan bagi sejumlah pejabat yang mengisi posisi strategis.

‎“Penggabungan atau merger beberapa OPD yang kita lakukan perlu dikukuhkan dan dilantik kembali. Hal ini bukan sekadar perubahan administratif semata, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” ujar Dedi Irawan dalam sambutannya.

‎Ia menjelaskan, struktur organisasi yang baru diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi kelembagaan di setiap perangkat daerah.

Dengan struktur yang lebih ramping dan tertata, koordinasi antar OPD dapat berjalan lebih optimal.

‎Dedi juga menilai bahwa momentum pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Dengan penempatan pejabat yang sesuai dengan kompetensi, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

‎Selain itu, perubahan struktur organisasi juga menuntut seluruh aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu bekerja secara profesional dan responsif terhadap berbagai tuntutan pelayanan publik.

‎“Perubahan struktur organisasi ini menuntut seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dan melaksanakan amanah sebagai aparatur pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tuntutan zaman,” kata Dedi.

‎Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ASN harus mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut mengarahkan reformasi birokrasi menuju sistem kerja yang berorientasi pada kinerja dan profesionalitas.

‎Menurutnya, ASN juga dituntut memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

‎“Untuk itu kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya yang baru saja dikukuhkan dan dilantik, agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, serta terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja,” tegasnya.

‎Di akhir sambutannya, Bupati meminta para pimpinan OPD yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Ia juga meminta agar setiap unit kerja mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna mendukung pembangunan daerah.

‎Para pejabat juga diminta memegang teguh prinsip tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan komitmen tersebut, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik.

‎Adapun tujuh pejabat yang dilantik yakni Antoni Wijaya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Irhammudin sebagai Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

‎Dian Hardiyanti sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Agung Adha sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Yunirizal Efendi sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

‎Dika Feriansyah sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta Syarif Husin sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD. (*)