‎‎Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan komoditas unggulan Lampung tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi petani sekaligus menjaga keberlangsungan industri pengolahannya.

‎Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pengalaman setahun memimpin daerah membuatnya banyak belajar mengenai tata kelola sektor singkong yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Lampung.

‎Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor tersebut. Industri tapioka di provinsi ini bahkan menyumbang hampir 70 persen dari total industri tapioka nasional.

‎Namun selama ini, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum terbangunnya hubungan yang kuat antara pemerintah, petani, dan industri.

‎"Selama ini ikatan antara pemerintah, industri, dan petani belum terbangun dengan baik. Akibatnya kekayaan yang kita miliki belum bisa dimanfaatkan secara maksimal," ujarnya saat memberikan keterangan, Rabu (11/3/2026).

‎Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemprov Lampung mulai menyusun berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan pelaku industri.

‎Salah satu langkah yang diambil adalah menetapkan harga eceran tertinggi dan terendah singkong. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

‎Mirza mengungkapkan, dalam satu tahun terakhir harga singkong yang diterima petani meningkat cukup signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menerima sekitar Rp200 hingga Rp400 per kilogram, kini harga yang diterima mencapai sekitar Rp900 per kilogram.

‎"Ini tidak mudah karena kenaikannya hampir dua kali lipat. Tapi industri mau bekerja sama karena mereka juga melihat masa depan sektor ini," katanya.

‎Selain menata harga, Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan riset dan inovasi. Salah satunya dengan pembentukan Cassava Center yang diinisiasi bersama kalangan akademisi.

‎Melalui pusat pengembangan tersebut, pemerintah akan mendorong penelitian bibit unggul, metode budidaya yang lebih baik, serta pengembangan teknologi pertanian singkong.

‎Langkah ini dinilai penting agar produksi singkong dapat meningkat tanpa harus terus mendorong kenaikan harga yang berpotensi memicu inflasi.

‎"Pemerintah juga mulai menata sektor industri pengolahan singkong. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sebagian pabrik tapioka di Lampung saat ini hanya beroperasi sekitar 50 persen dari kapasitasnya," tuturnya.

‎Oleh karena itu, Pemprov Lampung berencana untuk membatasi izin pendirian pabrik baru agar kapasitas industri yang sudah ada dapat dimaksimalkan.

‎"Dengan penataan tersebut, pemerintah berharap produksi singkong meningkat, industri beroperasi optimal, dan harga komoditas tetap stabil," kata dia.

‎Selain fokus pada aspek ekonomi, Mirza juga menyoroti pentingnya penguatan nilai sosial dan keagamaan dalam pembangunan sektor pertanian.

‎Ia mendorong para petani yang pendapatannya meningkat untuk mulai menunaikan zakat dari hasil pertanian. Zakat tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kesejahteraan sosial di pedesaan.

‎Ke depan, pengembangan sektor singkong di Lampung akan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kehidupan beragama dan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

‎"Singkong ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga bagaimana kita membangun ekosistem yang baik bagi petani, industri, dan masyarakat Lampung," tutupnya. (*)