• Minggu, 15 November 2026

‎Gubernur Mirza Apresiasi Penutupan Tambang Emas Ilegal, Pengelolaan Legal Dikaji

Rabu, 11 Maret 2026 - 22.03 WIB
630

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat dimintai keterangan, Rabu (11/3/2026) (foto:Ria/kupastuntas.co

‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang menutup aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan.

‎‎Penutupan tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga lingkungan serta menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan.

‎Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan bahwa selama ini sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

‎“Kita apresiasi Polda Lampung yang telah menutup tambang emas liar di Way Kanan. Memang sudah banyak keluhan dari warga terhadap aktivitas penambang-penambang liar di sana," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (11/3/2026).

‎‎Ia berharap penutupan tersebut menjadi awal penataan sektor pertambangan di Lampung agar lebih tertib dan memperhatikan aspek lingkungan.

‎‎Menurutnya, aktivitas pertambangan harus dilakukan secara legal dengan memenuhi berbagai persyaratan, terutama terkait dampak lingkungan.

‎‎"Semoga ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita ingin tertata  dengan baik penambangan karena bersyarat isu lingkungan dan lain-lain," jelasnya.

‎‎Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengakui bahwa daerah ini memiliki potensi sumber daya emas yang cukup besar.

‎‎Namun hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian terkait kemungkinan pengelolaannya di masa depan.

‎‎"Tapi kita tidak ingin buru-buru. Saat ini fokus kita tetap pada ketahanan pangan, menjaga lingkungan, serta melakukan reboisasi," jelasnya.

‎‎Selain tambang emas, Pemprov Lampung juga telah melakukan penertiban terhadap sejumlah aktivitas tambang ilegal lainnya. Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menutup sebanyak 22 tambang ilegal di berbagai wilayah.

‎‎Sebagian besar tambang yang ditertibkan merupakan tambang pasir. Pemprov Lampung mendorong para penambang untuk segera mengurus perizinan agar kegiatan .

‎‎"Untuk tambang pasir, kami meminta para penambang mengurus izin kembali agar aktivitasnya tertata, aspek lingkungannya terjaga, dan bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambahnya.

‎‎Sebelumnya, aparat dari Kepolisian Daerah Lampung menutup tujuh lokasi tambang emas ilegal yang beroperasi di tiga kecamatan di Kabupaten Way Kanan, yakni Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu.

‎‎Aktivitas tambang tanpa izin tersebut diketahui telah berlangsung sekitar 1,5 tahun dan sebagian berada di lahan milik PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

‎‎Dalam operasi penertiban tersebut, polisi mengamankan sebanyak 24 orang, dengan 14 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

‎‎Tambang ilegal yang beroperasi di area sekitar 200 hektare itu diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 1,5 kilogram emas setiap hari.

‎‎Selain merugikan negara hingga sekitar Rp1,3 triliun, aktivitas tambang tersebut juga berpotensi merusak lingkungan dan mencemari sungai akibat penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas. (*)