Kupastuntas.co, Metro - Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Metro memanas. Ratusan massa aksi yang sebelumnya berorasi di halaman gedung DPRD Kota Metro akhirnya merangsek masuk hingga ke ruang sidang paripurna, Selasa (10/3/2026), setelah merasa tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari para wakil rakyat.

Situasi sempat berlangsung tegang ketika mahasiswa dan sejumlah anggota DPRD yang hadir terlibat perdebatan terbuka di dalam ruang sidang. Massa aksi mempertanyakan ketidakhadiran mayoritas anggota dewan yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pantauan Kupastuntas.co, dari total 25 anggota DPRD Kota Metro, hanya empat orang yang hadir menemui massa aksi. Keempat legislator tersebut yakni Abdullhak, Efril Hadi, Ansori dari Partai NasDem serta Roma Doni Yunanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kehadiran yang minim itu langsung memantik kekecewaan mahasiswa. Mereka menilai sikap sebagian besar anggota DPRD yang tidak muncul di tengah situasi tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.

Di dalam ruang paripurna, para mahasiswa tetap bertahan sambil menunggu kehadiran Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota Metro yang mereka minta untuk datang langsung ke gedung DPRD guna berdialog terbuka. Namun hingga aksi berlangsung, kedua pimpinan daerah tersebut belum juga terlihat hadir.

Pemerintah Kota Metro hanya mengutus Asisten I Setda Kota Metro, Helmy Zain, untuk menemui massa aksi di ruang sidang paripurna. Dalam keterangannya di hadapan mahasiswa, Helmy mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait tuntutan yang disampaikan para demonstran.

BACA JUGA: Demonstrasi di DPRD Metro, Ratusan Mahasiswa Bakar Ban dan Desak Wali Kota Hadir

“Saya hanya diperintah ke sini untuk hadir, tapi tidak bisa memutuskan dan saya sadari itu. Tapi saya bisa mendengarkan, dan saya sudah menghubungi melalui Pak Sekda. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan,” ujar Helmy di hadapan massa aksi.

Pernyataan tersebut justru memicu pertanyaan lanjutan dari mahasiswa yang menilai pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons kritik publik. Salah seorang peserta aksi bernama Heri secara terbuka mempertanyakan kemampuan DPRD sebagai lembaga politik daerah untuk menghadirkan kepala daerah dalam forum dialog tersebut.

Menurutnya, kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi penting karena aksi yang digelar mahasiswa bertujuan untuk mengingatkan jalannya pemerintahan yang dinilai menyimpan banyak persoalan.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pemimpin Kota Metro. Kami hanya ingin mengingatkan agar kesalahan dan kebobrokan yang terjadi, baik oleh pemerintah maupun DPRD, bisa diperbaiki. Jangan sengaja untuk lalai,” tegas Heri di hadapan anggota dewan yang hadir.

Ia juga menyoroti minimnya kehadiran anggota DPRD dalam situasi yang menurutnya krusial bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Anggota DPRD Kota Metro ini ada 25 orang. Kenapa yang menemui kita hanya empat orang. Ke mana yang lainnya," lanjutnya.

Pertanyaan itu menggema di dalam ruang sidang paripurna yang biasanya digunakan untuk agenda resmi pemerintahan daerah. Kali ini ruangan tersebut berubah menjadi arena dialog panas antara mahasiswa dan wakil rakyat.

Menanggapi tuntutan mahasiswa agar kepala daerah dihadirkan, salah satu anggota DPRD Kota Metro yang hadir, Efril Hadi, menyatakan bahwa pihaknya untuk saat ini belum dapat memenuhi permintaan tersebut.

“Untuk saat ini, kita tidak bisa menghadirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jadi sekali lagi kita menghargai niat untuk kebaikan semuanya,” ujar Efril.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum mampu meredakan ketegangan. Massa aksi tetap bertahan di dalam gedung DPRD sambil terus menyuarakan tuntutan mereka. Selain menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, mahasiswa juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian pejabat publik untuk berdialog langsung dengan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di area gedung DPRD Kota Metro sambil menunggu kepastian apakah Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersedia hadir untuk berdialog langsung dengan mahasiswa. (*)