• Selasa, 10 Maret 2026

Lipstik dan Daster untuk Walikota Metro, Pengamat Sebut Simbol Hilangnya Kepercayaan Publik

Selasa, 10 Maret 2026 - 18.05 WIB
225

Sejumlah perwakilan Aliansi Mahasiswa saat mengirimkan kado setahun kepemimpinan Bambang-Rafieq berupa Daster dan Lipstik untuk Walikota Metro dan diterima oleh Assisten I Setda Kota Metro, Helmy Zain di depan ruang kerja Walikota Metro. Foto: Ist.

Kupastuntas.co, Metro - Aksi mahasiswa yang mengirimkan lipstik dan daster ke Kantor Walikota Metro memicu sorotan publik dan tanggapan dari kalangan akademisi. Simbol tersebut dinilai mencerminkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Rafieq Adi Pradana.

Pengamat administrasi publik Universitas Dharma Wacana Metro, Herman Sismono, menilai aksi simbolik itu merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam sejarah politik lokal di Kota Metro.

“Fenomena kiriman daster dan lipstik untuk wali kota dari massa aksi demonstrasi ini bisa dikatakan sebagai sejarah yang pertama kali terjadi sepanjang berdirinya Kota Metro,” ujar Herman saat dimintai tanggapan, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, simbol yang digunakan mahasiswa bukan sekadar ekspresi spontan, tetapi mengandung pesan politik yang menunjukkan adanya jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

“Dalam perspektif politik dan administrasi publik, simbol seperti itu biasanya muncul ketika terjadi jarak yang cukup jauh antara pemerintah dengan masyarakat,” katanya.

Menurut Herman, aksi tersebut berangkat dari keinginan mahasiswa untuk mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Bambang–Rafieq. Namun karena upaya dialog tidak mendapat respons yang diharapkan, kritik kemudian muncul dalam bentuk aksi simbolik.

“Ini bisa diibaratkan seperti hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Ketika kepercayaan itu mulai menurun, maka simbol-simbol kritik akan muncul di ruang publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diperoleh melalui kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga harus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

“Legitimasi politik itu bukan hanya diperoleh saat pemilihan. Legitimasi itu harus terus dijaga melalui komunikasi yang baik, keterbukaan terhadap kritik, dan kehadiran pemimpin di tengah masyarakat,” ujarnya.

Herman menilai polemik tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki komunikasi dengan publik, termasuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa yang memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Sebelumnya, aksi pengiriman lipstik dan daster ke Kantor Wali Kota Metro dilakukan mahasiswa sebagai bentuk protes karena kepala daerah dinilai tidak menemui massa aksi yang ingin menyampaikan aspirasi terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Bambang–Rafieq. (*)