Kupastuntas.co, Metro – Gelombang kritik terhadap jalannya pemerintahan di Kota Metro memasuki babak baru. Sebuah video pernyataan sikap berdurasi 1 menit 4 detik mendadak viral di berbagai platform media sosial warga Kota Metro sejak Minggu malam (8/3/2026).

Video tersebut menampilkan puluhan mahasiswa yang berdiri berjejer menyampaikan seruan aksi kepada masyarakat. Dalam rekaman itu, mereka mengajak warga Kota Metro untuk bersama-sama turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan Gedung DPRD Kota Metro pada Selasa, 10 Maret 2026.

Informasi yang beredar di kalangan mahasiswa menyebutkan bahwa video tersebut berasal dari Aliansi Mahasiswa Metro yang terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan. Di antaranya kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro dan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dharma Wacana Metro.

Tidak butuh waktu lama, video itu langsung menyebar luas di berbagai grup WhatsApp, Instagram hingga Facebook warga Metro. Respons publik pun bermunculan, banyak netizen yang menyatakan dukungan terbuka terhadap rencana aksi mahasiswa tersebut.

Sebagian warga bahkan menilai aksi mahasiswa sudah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kegelisahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dan kerusakan infrastruktur jalan yang masif di Bumi Sai Wawai. 

“Sudah saatnya mahasiswa dan masyarakat bergandeng tangan. Kalau bukan mahasiswa yang bersuara, siapa lagi yang berani mengingatkan pemerintah,” tulis salah satu akun warga Metro di kolom komentar yang beredar di media sosial.

Komentar lain bahkan lebih tajam.

“Metro ini kota kecil, tapi masalahnya banyak banget. Mahasiswa harus jadi suara rakyat. Kami dukung aksi ini, biar pemerintahnya mikir. Jalan Metro rusak semua, sudah banyak orang yang meninggal karena jatuh dari motor akibat jalan rusak,” tulis netizen lainnya.

Fenomena dukungan terbuka dari masyarakat ini menjadi sinyal bahwa kritik terhadap pemerintah daerah tidak lagi hanya bergaung di ruang diskusi kampus, tetapi telah merembes ke ruang publik yang lebih luas.

Di tengah ramainya perbincangan tersebut, Ketua BEM Universitas Dharma Wacana Metro, Arda Fernanda, membenarkan bahwa video yang viral tersebut memang berasal dari konsolidasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Metro.

Ia menegaskan bahwa salah satu kekuatan utama dalam aksi tersebut datang dari Universitas Dharma Wacana (UDW) Metro. Pihaknya memastikan ratusan mahasiswa UDW telah menyatakan kesiapannya untuk turun ke jalan.

“Benar, video itu bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa. BEM UDW memastikan diri bergabung bersama aliansi mahasiswa Metro. Dalam beberapa hari terakhir kami telah melakukan konsolidasi intensif,” kata Arda saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin (9/3/2026).

Menurut Arda, mahasiswa tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah berbagai dinamika kebijakan yang berkembang di Kota Metro. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kritik ketika melihat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton atas dinamika yang terjadi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang dirasa menyimpang dari kepentingan rakyat,” tegasnya.

Pria yang juga merupakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu memastikan sedikitnya ratusan mahasiswa dari Universitas Dharma Wacana akan terlibat dalam aksi tersebut. Mereka akan bergabung dengan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi lain di Kota Metro.

Dalam aksi nanti, mahasiswa tidak hanya membawa poster dan melakukan orasi simbolik. Mereka juga membawa sejumlah tuntutan konkret yang diarahkan langsung kepada DPRD Kota Metro sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah.

Salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan adalah mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota Dr. Rafieq Adi Pradana. 

Mahasiswa menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Ahmad Yani Metro yang diduga syarat penyimpangan. 

Isu pengelolaan anggaran rumah sakit daerah tersebut belakangan memang menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Rumah sakit daerah adalah institusi vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu pengelolaan anggarannya harus benar-benar transparan,” tegas Arda.

Ia juga menyinggung pentingnya profesionalitas dalam penempatan pejabat serta dewan pengawas di lingkungan rumah sakit daerah. Terlebih, beberapa pekan terakhir viral kabar dugaan diangkatnya staf yayasan pada salah satu Universitas di Metro menjadi Dewas RSUD Jendral Ahmad Yani. 

"Rumornya, staff tersebut adalah seorang gadis berinisial WASR alias Rini yang merupakan orang kepercayaan Walikota Metro, Bambang Iman Santoso dalam menghimpun dan mengelola keuangan. Kami meminta penempatan pejabat RSUD Metro hingga dewan pengawas harus berdasarkan kebutuhan dan kompetensi, bukan semata-mata karena kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri,” tegasnya.

Tak berhenti di situ, mahasiswa juga menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Metro tahun 2025. Mereka menilai sejumlah kebijakan fiskal serta program pembangunan perlu ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Bagi mahasiswa, DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga formal yang sekadar menyetujui kebijakan eksekutif.

“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. DPRD adalah wakil rakyat. Maka kami datang untuk mengingatkan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh hanya menjadi slogan,” ungkap Arda.

Sejumlah mahasiswa juga menilai beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mulai dari tata kelola anggaran, prioritas pembangunan, hingga kebijakan yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan dasar warga. Kondisi tersebut, menurut mereka, telah melahirkan kegelisahan kolektif di kalangan mahasiswa.

"Bagi gerakan mahasiswa, turun ke jalan bukan sekadar ritual demonstrasi atau tradisi pergerakan. Lebih dari itu, aksi menjadi simbol tanggung jawab intelektual untuk menjaga arah demokrasi dan kebijakan publik tetap berada di jalur kepentingan rakyat. Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa. Kritik yang kami sampaikan adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat,” jelas Arda.

"Kami mengingatkan agar pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa, apalagi baper. Kami ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Kepada DPRD kami berharap dapat mendengar suara mahasiswa dan masyarakat. Dan kepada Wali Kota Metro, jangan baper ketika dikritik. Kritik itu seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan ancaman,” terangnya.

Rencana aksi ratusan mahasiswa ini diperkirakan akan menjadi salah satu momen penting dalam dinamika demokrasi lokal di Kota Metro. Di satu sisi, aksi mahasiswa bisa menjadi alarm politik bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka terhadap evaluasi publik. Namun di sisi lain, aksi ini juga menjadi ujian bagi DPRD Kota Metro dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui fungsi pengawasan yang nyata.

Jika tuntutan mahasiswa direspons secara serius, aksi 10 Maret berpotensi menjadi momentum penting untuk memperkuat transparansi pemerintahan daerah. Namun jika aspirasi tersebut diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang kritik akan terus membesar dan meluas. Bagi mahasiswa, momentum itu sudah di depan mata.

“Kota ini telah memanggil kita semua yang peduli. Suara kritik adalah bagian dari tanggung jawab sejarah. Besok suara itu akan menggema di depan Gedung DPRD Kota Metro. Kami juga berharap aparat kepolisian dapat mengawal jalannya aksi secara profesional agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada lembaga legislatif dan pemerintah daerah," tandasnya. (*)