Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah kembali menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sepanjang 2026. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), distribusi beras bersubsidi itu ditargetkan mencapai 828 ribu ton dengan dukungan anggaran subsidi sebesar Rp4,97 triliun.

Program SPHP tahun ini resmi berjalan mulai awal Maret hingga akhir Desember 2026. Sebelumnya, pada Januari dan Februari, penyaluran masih merupakan kelanjutan program 2025 yang diperpanjang untuk menjaga stabilitas harga di awal tahun.

Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk memprioritaskan distribusi beras SPHP ke wilayah non sentra produksi padi dan daerah yang belum memasuki masa panen raya. Kebijakan ini dilakukan agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak menekan harga gabah di tingkat petani.

Untuk daerah yang tengah panen raya, penyaluran tetap dimungkinkan namun dilakukan secara terbatas. Langkah tersebut mempertimbangkan kondisi harga beras di tingkat konsumen serta upaya menjaga harga gabah agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Kepala Bapanas yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional. Ia menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini dalam posisi tinggi.

"Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita. Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton. Ini karena pangan itu adalah beras yang menjadi inti pangan kita. Jadi beras Bulog harus bisa hadir untuk masyarakat Indonesia," terang Amran, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Dalam petunjuk teknis terbaru yang diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, SPHP kini disalurkan dalam dua pilihan kemasan, yakni 5 kilogram dan 2 kilogram. Sementara kemasan 50 kilogram hanya diperuntukkan bagi wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Penerapan kemasan besar itu juga dapat dilakukan di daerah lain berdasarkan hasil rapat koordinasi pemerintah.

Bapanas juga mengatur batas maksimal pembelian di tingkat konsumen. Setiap masyarakat diperbolehkan membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau dua kemasan ukuran 2 kilogram. Beras SPHP yang telah dibeli tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali karena mengandung subsidi negara.

Dari sisi harga, pemerintah menetapkan batasan berbeda sesuai wilayah distribusi. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga di gudang Bulog dipatok Rp11.000 per kilogram. Harga maksimal dari distributor ke pengecer sebesar Rp11.700 per kilogram, dan harga di tingkat konsumen paling tinggi Rp12.500 per kilogram.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga di gudang Bulog ditetapkan Rp11.300 per kilogram. Harga maksimal dari distributor Rp12.000 per kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen Rp13.100 per kilogram.

Adapun untuk Maluku dan Papua, harga di gudang Bulog sebesar Rp11.500 per kilogram. Harga maksimal dari distributor Rp12.300 per kilogram dan harga di tingkat konsumen dibatasi hingga Rp13.500 per kilogram.

Sepanjang 2025, realisasi penyaluran SPHP yang diperpanjang hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai 1,025 juta ton. Intervensi tersebut dinilai turut berkontribusi dalam menjaga laju inflasi beras nasional, khususnya pada awal tahun.

Data menunjukkan inflasi beras pada Januari 2026 sebesar 0,16 persen dan Februari 0,43 persen. Angka ini lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang masing-masing mencapai 0,63 persen dan melonjak hingga 5,28 persen. Sementara pada 2025, inflasi beras tercatat 0,36 persen pada Januari dan 0,26 persen pada Februari. (*)