Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, melakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).

Parosil mengatakan terdapat sejumlah agenda penting yang dibahas. Mulai dari pembangunan sekolah rakyat, relokasi gajah liar, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan pendapatan daerah dan hilirisasi kopi.

Salah satu pembahasan utama adalah rencana pembangunan sekolah rakyat. Ia menyampaikan bahwa Lampung Barat mengalami kendala dalam penyediaan lahan seluas minimal 5 hektare.

"Alhamdulillah di Lampung Barat ada aset Pemprov Lampung dan Pak Gubernur sudah memberikan izin serta persetujuan penggunaan. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi," ujarnya saat dimintai keterangan.

Selain itu, persoalan konflik satwa liar juga menjadi perhatian, khususnya keberadaan kelompok gajah yang dikenal masyarakat sebagai kelompok jambul dan kelompok bunga. 

Sebagai solusi, Pemkab Lampung Barat mengusulkan relokasi sekitar 18 ekor gajah liar ke Taman Nasional Way Kambas. Namun, Parosil menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan kajian lebih lanjut.

"Relokasi ini masih tahap diskusi karena ada aturan-aturan yang harus dipelajari. Pada prinsipnya Pak Gubernur sepakat agar habitat gajah tetap terjaga dan masyarakat juga merasa aman," jelasnya.

Di sektor infrastruktur, sejumlah ruas jalan provinsi menjadi prioritas penanganan, di antaranya ruas Sumber Jaya - Tanggamus, Sukabumi - Tanggamus, dan Way Mengaku - OKU Selatan. 

Meski telah masuk dalam APBD Provinsi Lampung, keterbatasan anggaran membuat penanganannya belum maksimal.

Parosil menyebut Gubernur telah berkomitmen untuk memperbaiki ruas jalan yang kondisinya parah pada tahun ini. Sementara itu, untuk jalan kabupaten, Pemkab telah menangani 27 ruas jalan melalui APBD dengan skema penanganan darurat, terutama menjelang Idul Fitri.

"Untuk ruas jalan Seranggas yang mengalami putus total, kami telah meminta dukungan Pemerintah Provinsi. Namun, karena keterbatasan kewenangan, penanganannya akan diupayakan melalui program Inpres Jalan Daerah," katanya. 

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sektor Galian C juga menjadi sorotan. Parosil meminta kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha tambang pasir dan batu, khususnya di wilayah Kecamatan Batu Brak, Sukau, dan Balik Bukit.

Menurutnya, kendala yang terjadi selama ini diduga akibat miskomunikasi. Oleh karena itu, ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan sosialisasi terkait kemudahan perizinan.

"Pemerintah Provinsi sudah punya komitmen memberikan kemudahan. Tinggal bagaimana ini disosialisasikan dengan baik," katanya.

Tak kalah penting, komoditas unggulan kopi Lampung Barat juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Parosil menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi.

Ia berharap Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat pengolahan seperti mesin roasting dan dryer.

"Kalau bicara kopi, orang pasti ingat Lampung Barat. Ke depan kita ingin ada hilirisasi agar nilai ekonominya meningkat," ujarnya. (*)