Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 11 warga yang terdiri dari balita, siswa, guru hingga wali murid di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah kejadian tersebut, sejumlah orang tua siswa di beberapa daerah juga masih mengeluhkan kualitas menu MBG.

Kasus dugaan keracunan menu MBG kembali terjadi di Provinsi Lampung selama bulan Ramadan. Sebelumnya, puluhan siswa, guru, dan wali murid di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, mengalami kejadian serupa. Kali ini, insiden terjadi di wilayah Sukadana pada Jumat (27/2/2026).

Menu MBG yang dibagikan berasal dari dapur MBG atau SPPG Sukadana Ilir dengan paket makanan berupa telur asin, roti, kurma, susu, dan apel.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Ekawaty Apryandari, melalui keterangan tertulis menjelaskan, kejadian tersebut diduga berkaitan dengan konsumsi telur bebek asin yang menjadi bagian dari menu MBG.

“Berdasarkan data sementara, sebanyak 11 orang mengalami keluhan setelah mengkonsumsi telur asin tersebut. Gejala yang dilaporkan meliputi mual, muntah, diare, pusing, sakit perut, dan lemas,” kata Ekawaty, Sabtu (28/2/2026).

Ia mengatakan sebagian besar korban merupakan anak usia sekolah dan balita. Selain itu, beberapa orang dewasa juga mengalami keluhan setelah mengkonsumsi telur asin yang diperoleh dari anggota keluarga penerima MBG.

Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis di RSUD Sukadana, klinik setempat, maupun menjalani perawatan di rumah dengan pemantauan tenaga kesehatan.

“Dari total 11 korban, delapan orang sempat berobat ke RSUD Sukadana. Enam di antaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara tiga pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani perawatan di rumah. Sisanya masih dalam observasi,” jelasnya.

Tim UPTD Puskesmas Sukadana bersama Forkopimcam dan jajaran Polres Lampung Timur langsung melakukan penanganan lanjutan, mulai dari pengecekan kondisi pasien, inspeksi kesehatan lingkungan dapur SPPG Sukadana Ilir, hingga pemeriksaan sumber air serta proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.

“Kejadian ini masih dalam proses investigasi epidemiologi untuk memastikan sumber penyebab dugaan keracunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0429/Lampung Timur, Letkol Inf Danang, menegaskan dapur MBG terkait ditutup sementara hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

“Untuk sementara dapur kita tutup sampai hasil laboratorium keluar. Kepala dapur juga kami minta melakukan evaluasi,” kata Danang.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Timur, korban yang mengalami keluhan yakni Dafin Juliansyah (3,5), Kaifa Lubna Mumtaza Alwasik (4) siswa PAUD KB Rofa, Ketut Purwawiguna (4), Ni Nyoman Suriasi (56), Safaluna (6), Lasmini (48), Fathi Zakwan Azizam (12), Efita Ningrum (14), Ranti (5) siswa TK Al Furqon, Suci Aulia Sari (14) siswa SMPN 1 Sukadana, Ahmad Raffi (13) siswa SD Al Furqon, serta Sundari (44) guru TK Al Furqon.

Di tengah kasus keracunan tersebut, keluhan terhadap kualitas menu MBG juga disampaikan sejumlah wali murid di berbagai wilayah Lampung.

Di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, orang tua siswa mengeluhkan menu MBG berupa telur yang masih mentah dan pecah saat dibawa pulang oleh siswa. Keluhan muncul setelah pembagian makanan di sejumlah sekolah di Pekon Kenali, Pekon Kejadian, Pekon Sukarame, dan Pekon Bedudu.

Salah seorang wali murid mengaku kecewa karena telur yang diterima anaknya belum matang sempurna.

“Telurnya belum matang, jadi pas diberikan ke anak-anak telurnya memang sudah pecah. Ini tentu jadi perhatian kami sebagai orang tua,” katanya, Jumat (27/2/2026).

Ia menilai telur seharusnya dimasak dengan baik agar aman dikonsumsi anak-anak.

“Kalau masih mentah seperti itu, kami khawatir soal kebersihannya dan kesehatannya. Anak-anak kan langsung pegang dan bawa sendiri,” ungkapnya.

Menu MBG yang dibagikan saat itu terdiri dari satu buah jeruk, satu buah salak, satu butir telur, satu kotak susu, satu bolu bonita, satu kue bolu, satu roti, serta satu roti sosis untuk jatah konsumsi dua hari.

Wali murid lainnya menyebut telur mentah mudah pecah karena siswa membawa makanan di dalam tas saat berjalan kaki maupun berkendara.

Ia berharap ada evaluasi terhadap teknis pengemasan dan proses pengolahan makanan sebelum dibagikan agar makanan benar-benar siap konsumsi dan aman.

Keluhan serupa juga disampaikan wali murid di Kecamatan Batu Brak dan Balik Bukit, Lampung Barat. Mereka menilai menu MBG terlalu sederhana dan belum memenuhi prinsip gizi seimbang.

“Menu MBG yang dibagikan terdiri dari dua butir telur, satu kotak susu, dua biskuit regal dan satu salak untuk siswa kelas 4 sampai 6. Sedangkan kelas 1 sampai 3 hanya satu telur, dua salak, dan dua biskuit regal,” ungkap wali murid.

Wali murid juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran MBG yang disebut berkisar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per siswa per hari.

“Kalau memang ada anggaran per anak setiap hari, kami ingin tahu perhitungannya seperti apa. Jangan sampai anggaran besar, tapi yang diterima anak-anak justru sangat minim,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, anggota Satgas MBG Lampung Barat, Marjohan, menjelaskan pelaksanaan program berpedoman pada Surat Keputusan Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola MBG Tahun Anggaran 2026.

Ia mengatakan pagu MBG dialokasikan melalui DIPA Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2026 dengan besaran rata-rata Rp15.000 per hari per penerima manfaat. Khusus balita, PAUD, dan siswa SD kelas 1 sampai 3, pagu maksimal sebesar Rp13.000 per hari dengan menyesuaikan harga bahan pangan di masing-masing wilayah.

Marjohan menegaskan setiap dapur MBG wajib melibatkan ahli gizi untuk memastikan menu memenuhi standar gizi sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Kepala Dapur SPPG Belalau, Andre Renaldo, mengakui adanya telur yang tidak matang sempurna akibat kendala teknis pada mesin steamer.

“Memang benar ada beberapa telur yang tidak matang sempurna. Itu terjadi karena mesin steamer kami sempat mengalami kendala teknis,” kata Andre.

Ia menegaskan kejadian tersebut bukan unsur kesengajaan dan langsung dilakukan evaluasi serta pengecekan ulang ke seluruh sekolah penerima MBG.

“Kami akui ini murni kendala alat dan kami jadikan evaluasi agar ke depan proses pengecekan lebih ketat sebelum makanan dibagikan,” ujarnya.

Andre memastikan pihaknya akan mengganti menu apabila masih ditemukan telur yang tidak layak konsumsi dan memperketat pengawasan kualitas makanan.

Sementara itu, anggota DPD RI asal Lampung, Almira Nabila Fauzi, turut menyoroti berbagai persoalan pelaksanaan MBG di lapangan yang dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan.

“Pada dasarnya konsep dari pusat sudah bagus, hanya saja praktik di lapangan masih jauh dari harapan,” ujar Almira.

Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah kualitas sumber daya manusia pengelola SPPG, baik dari sisi keterampilan memasak maupun pengelolaan bahan pangan.

“SDM tenaga kerja SPPG harus dibenahi, pengelola harus profesional dan lebih teliti,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan ahli gizi yang kompeten di setiap dapur MBG karena program tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan anak.

“MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tujuannya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih unggul dan sehat. Maka mutu MBG yang disajikan harus terjamin,” tegasnya.

Almira menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna memperketat pengawasan serta memastikan pemberian sanksi tegas terhadap dapur MBG yang melanggar standar. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas edisi Senin 02 Maret 2026 dengan judul “Balita, Siswa, Guru hingga Wali Murid di Sukadana Keracunan MBG”