Kupastuntas.co, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggencarkan langkah pengendalian inflasi dengan menggelar Pasar Murah Subsidi LPG 3 Kg, harga yang tadinya 25 ribu menjadi 20 ribu rupiah setelah disubsidi. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Camat Talang Padang, dan dibuka langsung oleh Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, Kamis (26/2/2026).

Program ini menjadi bagian dari strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga.

Dalam sambutannya, Bupati Mohammad Saleh Asnawi menegaskan bahwa pasar murah LPG 3 Kg dilaksanakan secara bertahap di enam kecamatan. Langkah tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap potensi lonjakan permintaan dan fluktuasi harga gas bersubsidi.

"Pasar murah LPG 3 Kg ini digelar di enam kecamatan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Sebelumnya, kami juga telah melaksanakan pasar murah sembako dan Gerakan Pangan Murah di tiga kecamatan,” ujarnya.

Saleh menjelaskan, kegiatan di Talang Padang merupakan hari kedua pelaksanaan. Sehari sebelumnya, pasar murah digelar di Kecamatan Sumberrejo dan mendapat sambutan positif dari warga. Pemerintah daerah memastikan program serupa akan terus bergulir ke kecamatan lain.

"Insya Allah, pekan depan kegiatan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kotaagung, Wonosobo, dan Limau,” kata dia.

Sejak pagi, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan. Warga datang untuk memperoleh LPG 3 Kg dengan harga yang telah disubsidi pemerintah.

Bagi sebagian warga, pasar murah ini dinilai sangat membantu meringankan beban pengeluaran, terutama saat kebutuhan dapur meningkat.

Melalui intervensi langsung di tingkat kecamatan, Pemkab Tanggamus berharap distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran, harga terkendali, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah daerah menegaskan, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil akan terus menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. (*)