Kupastuntas.co, Lampung Barat - DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk mengawal enam tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi terkait pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan guru.

Aksi yang digelar di Kota Bandar Lampung itu menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, mulai dari akses pendidikan yang merata hingga kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih belum optimal.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar yang menemui massa aksi menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Kami menerima dan akan mengawal enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan,” ujarnya, belum lama ini.

Adapun tuntutan yang disampaikan mahasiswa di antaranya mendorong realisasi pendidikan gratis yang merata, peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta transparansi anggaran sektor pendidikan.

DPRD menilai, tuntutan tersebut sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, dewan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara menyeluruh.

“Tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi agar hasilnya maksimal,” katanya.

DPRD Lampung juga berjanji akan mengawal proses penganggaran agar program-program yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan guru mendapatkan perhatian prioritas.

Di sisi lain, mahasiswa diminta untuk terus mengawal jalannya kebijakan agar tetap sesuai dengan aspirasi yang telah disampaikan.

“Kami terbuka untuk terus berdialog. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan resmi di DPRD,” tegasnya.

Dengan komitmen tersebut, DPRD berharap tuntutan mahasiswa tidak hanya berhenti pada aksi, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung. (*)