Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 333 kasus baru HIV ditemukan sepanjang Januari hingga Desember 2025.

‎Temuan tersebut diperoleh dari hasil skrining yang dilakukan terhadap puluhan ribu warga yang masuk dalam kategori sasaran pelayanan minimal (SPM).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah melakukan skrining terhadap 35.698 orang.

‎“Target skrining kita dari Kementerian Kesehatan itu 30.108 orang, namun realisasinya mencapai 35.698 orang atau sekitar 115 persen. Artinya kita sudah melampaui target,” ujar Muhtadi, Sabtu (21/2/2026).

‎"Dari total 35.698 orang yang diperiksa, sebanyak 0,9 persen atau 333 orang dinyatakan positif HIV, " sambungnya.

Muhtadi menjelaskan, skrining dilakukan kepada kelompok yang masuk kategori SPM, di antaranya ibu hamil, penderita tuberkulosis (TBC), penderita infeksi menular seksual (IMS), wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria, pengguna narkoba, serta warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

‎“Kelompok-kelompok ini memang wajib kita lakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan minimal. Dari hasil skrining inilah ditemukan 333 kasus positif,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, kelompok yang paling banyak menjalani skrining adalah ibu hamil. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.

Bagi pasien yang dinyatakan positif, Dinkes langsung memberikan terapi antiretroviral (ARV). Obat tersebut bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menekan dan melemahkan perkembangan virus dalam tubuh.

“ARV ini fungsinya bukan menyembuhkan, tetapi melemahkan virus sehingga kualitas hidup pasien tetap baik dan penularan bisa ditekan,” katanya.

‎Layanan pengobatan HIV saat ini dapat diakses di 31 puskesmas yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinkes juga berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dan organisasi yang fokus pada penanganan HIV/AIDS.

Kerja sama tersebut meliputi penyuluhan, edukasi, hingga pendampingan kepada kelompok berisiko tinggi, termasuk pekerja di tempat hiburan malam dan lingkungan yang dinilai memiliki potensi penularan lebih tinggi.

‎Muhtadi menegaskan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

‎“Kami terus melakukan edukasi dan pendekatan kolaboratif agar penularan HIV bisa ditekan dan masyarakat tidak takut untuk melakukan pemeriksaan,” tandasnya. (*)