Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil menuntaskan kewajiban tunda bayar tahun anggaran 2025 dengan nilai lebih dari Rp 200 miliar lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas fiskal daerah.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Nurul Fajri menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian tunda bayar dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan pembangunan di Lampung.

“Tunda bayar ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan agar tidak menghambat roda pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Tunda bayar sendiri merupakan kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, biasanya terkait proyek infrastruktur, jasa konstruksi, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berdampak pada kepercayaan pihak ketiga, seperti kontraktor dan penyedia jasa.

Dengan diselesaikannya tunda bayar lebih cepat, Pemprov Lampung diharapkan mampu mempercepat perputaran ekonomi, khususnya di sektor konstruksi dan usaha lokal. Para pelaku usaha yang sebelumnya menunggu pembayaran kini dapat kembali melanjutkan aktivitas bisnisnya.

Selain itu, percepatan ini juga memberi ruang fiskal yang lebih sehat bagi Pemprov Lampung untuk fokus pada program prioritas tahun 2026, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Pengamat ekonomi daerah menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi iklim investasi di Lampung. Kepastian pembayaran dari pemerintah menjadi faktor penting dalam menarik minat investor serta menjaga keberlanjutan proyek-proyek pembangunan.

Ke depan, Pemprov Lampung berkomitmen untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran agar kejadian tunda bayar dapat diminimalisir, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. (*)