Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai melakukan penelusuran (tracer) terhadap data satuan pendidikan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di wilayahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Lampung agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah siswa yang masuk sekolah dan jumlah yang lulus setiap tahunnya.

"Jadi arahan Pak Gubernur bahwa kami harus melacak satuan pendidikan, berapa jumlah yang masuk sekolah, kemudian apakah angkanya sama dengan jumlah lulusan. Kalau berbeda, berarti ada potensi angka putus sekolah," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (18/2/2026). 

Ia mencontohkan, jika siswa yang masuk di awal tercatat 100 orang namun yang lulus hanya 98 orang, maka terdapat dua siswa yang terindikasi putus sekolah. 

Perbedaan angka tersebut akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena faktor ekonomi, kenakalan remaja, atau faktor lainnya.

"Ini yang tidak boleh terjadi ke depan. Harapan Pak Gubernur tidak ada lagi anak-anak putus sekolah di Provinsi Lampung," tegasnya.

Thomas menjelaskan, siswa yang teridentifikasi putus sekolah nantinya akan ditracer dan didorong untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui tiga opsi yang disiapkan pemerintah.

Pertama, melalui  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program Paket. Kedua, pembelajaran jarak jauh. Ketiga, SMA Terbuka.

"Mereka tinggal memilih, mau masuk ke mana dari tiga opsi yang kita tawarkan. Intinya kita tidak ingin mereka berhenti sekolah," katanya.

Pendataan awal akan difokuskan pada lulusan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi, sebelum nantinya dirinci hingga ke level kabupaten/kota. Dengan begitu, angka riil putus sekolah dapat terlihat secara jelas dan menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan.

Dalam proses penelusuran, Disdikbud juga akan melibatkan Dinas Sosial untuk mengkaji latar belakang ekonomi siswa, khususnya yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4.

"Kita lihat faktor ekonomi. Datanya tidak cukup hanya secara verbal, perlu validasi. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita sudah tahu data yang sesungguhnya," jelas Thomas.

Saat ini, data yang digunakan masih mengacu pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). 

Berdasarkan data sementara, angka yang tercatat dalam APK mencapai sekitar 11.000 siswa, namun angka tersebut masih merupakan gabungan antara partisipasi sekolah dan potensi putus sekolah.

"Makanya kita mau cacah datanya. Yang benar-benar putus sekolah itu berapa, yang tidak melanjutkan itu berapa, dan yang masih dalam angka partisipasi itu berapa. Itu harus dibedakan," tegasnya.

Ia menambahkan, terdapat perbedaan antara siswa yang putus sekolah di tengah jalan dengan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus jenjang sebelumnya. Kedua kategori tersebut akan dipetakan secara terpisah.

Terkait daya tampung, Thomas memastikan secara umum sekolah negeri maupun swasta di Lampung masih mampu mengakomodasi jumlah lulusan yang ada.

"Daya tampung sebenarnya meng-cover jumlah lulusan. Swasta ada, negeri juga cukup. Tapi persoalannya kita harus tahu dulu faktor kenapa mereka tidak melanjutkan atau putus sekolah," katanya.

Disdikbud juga menargetkan pembukaan SMA Terbuka pada tahun ini. Program tersebut direncanakan berjalan beriringan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Thomas, petunjuk teknis (Juknis) SPMB tahun ini akan dibedakan dengan tahun sebelumnya agar lebih kompetitif dan memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik.

"Nanti kalau Juknisnya sudah final, akan kita jelaskan ke masyarakat supaya lebih jelas dan kompetitif," pungkasnya. (*)