Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi terkait penetapan kuota BBM bersubsidi tahun 2026 dari BPH Migas.

Kepala Bidang Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Sopian Atiek, mengatakan pihaknya baru memperoleh informasi kuota melalui paparan PT. Pertamina dalam agenda High Level Meeting di Bank Indonesia. 

"Secara resmi dari BPH Migas memang belum kami terima. Namun berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, kuota Biosolar Lampung tahun 2026 turun menjadi 779.231 kiloliter," ujarnya, saat dimintai keterangan, Rabu (18/2/2026).

Jumlah tersebut turun 1,45 persen dibandingkan kuota tahun 2025. Sementara itu, kuota Pertalite juga mengalami penurunan cukup signifikan, yakni 11,41 persen menjadi 663.420 kiloliter. 

"Penurunan ini dipengaruhi masih belum optimal nya tingkat penyerapan pada tahun sebelumnya. Sehingga kuota tahun ini disesuaikan dengan penyerapan tahun sebelumnya," kata dia. 

Ia mengatakan jika secara nasional, kuota Biosolar juga mengalami penurunan sebesar 1,32 persen, sedangkan Pertalite turun 6,28 persen. 

Berdasarkan informasi yang beredar dari BPH Migas, realisasi penyaluran Solar subsidi secara nasional pada 2025 hanya mencapai 97,49 persen, sehingga menyisakan sekitar 473.600 kiloliter.

"Sisa tersebut jika dikonversi setara penghematan subsidi sekitar Rp2,11 triliun. Untuk Pertalite, penghematannya bahkan lebih besar," jelasnya.

Menurut Sopian, kebijakan penurunan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran subsidi energi.

Terkait potensi antrean di SPBU, ia menjelaskan kondisi tersebut sangat bergantung pada momentum musiman seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, serta Idul Fitri. 

Memasuki Ramadan hingga Lebaran, permintaan BBM diprediksi meningkat, khususnya untuk jenis gasoline seperti Pertalite dan Pertamax.

"Pada masa angkutan mudik Lebaran, justru konsumsi gasoline yang meningkat. Sementara untuk Biosolar diperkirakan menurun karena kendaraan besar dengan sumbu lebih dari tiga biasanya tidak beroperasi," katanya.

Ia menambahkan, penurunan kuota Biosolar di Lampung sebenarnya tidak terlalu besar, yakni sekitar 11.534 kiloliter dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada 2025, Lampung sempat memperoleh tambahan kuota hampir 12.000 kiloliter.

"Artinya, rata-rata penyaluran 2026 relatif masih sama dengan 2025. Kalau pun terjadi antrean, penyebabnya bisa beragam, mulai dari peningkatan permintaan hingga kendala distribusi seperti keterlambatan pasokan atau SPBU yang menunggu pengiriman," ujarnya.

Untuk pengawasan, Dinas ESDM Lampung secara rutin melakukan pemantauan. Khusus menghadapi lebaran, tim pengawasan BBM dan LPG Pemerintah Provinsi Lampung dijadwalkan turun ke lapangan sekitar H-10 sebelum Idul Fitri.

"Tim akan kami koordinasi bersama Biro Perekonomian untuk memastikan distribusi berjalan lancar," pungkasnya. (*)