‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menyoroti pengurangan kuota Biosolar untuk Provinsi Lampung tahun 2026 dan meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang secara komprehensif.

‎Ia menegaskan, pengurangan tidak boleh hanya disikapi secara teknis di atas kertas, tetapi harus dibaca berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

‎"Harus dikaji dan dibaca secara riil kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi,” tegasnya, Rabu, (18/02/2026).

‎Menurutnya, fenomena antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 di sejumlah kabupaten/kota harus menjadi catatan penting dan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.

‎Ia menilai, jika memang kebutuhan di Lampung tinggi, maka pengurangan kuota perlu dipertimbangkan kembali, bahkan diusulkan penambahan.

‎Yusnadi mengingatkan, Lampung merupakan daerah agraris dengan banyak petani, nelayan, pelaku UMKM, serta sektor transportasi yang sangat bergantung pada Biosolar untuk menunjang aktivitas produksi dan distribusi. Karena itu, kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

‎Ia juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung memberikan penjelasan resmi kepada publik, mengingat hingga kini belum ada pemberitahuan tertulis dari BPH Migas terkait penetapan kuota tersebut.

‎Sementara itu, Kepala Bidang Energi pada Dinas ESDM Provinsi Lampung, Sopian Atiek, menyampaikan bahwa pihaknya baru memperoleh informasi kuota melalui paparan dari PT Pertamina (Persero) dalam agenda High Level Meeting di Bank Indonesia.

‎Berdasarkan koordinasi tersebut, kuota Biosolar Lampung tahun 2026 turun menjadi 779.231 kiloliter atau berkurang 1,45 persen dibandingkan tahun 2025. Adapun kuota Pertalite juga turun cukup signifikan sebesar 11,41 persen menjadi 663.420 kiloliter.

‎Menurut Sopian, penurunan kuota dipengaruhi belum optimalnya tingkat penyerapan pada tahun sebelumnya sehingga alokasi tahun ini disesuaikan dengan realisasi konsumsi sebelumnya. Secara nasional, kuota Biosolar turun 1,32 persen dan Pertalite berkurang 6,28 persen.

‎Yusnadi menambahkan, menjelang Lebaran Idulfitri arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera yang melintasi Lampung dipastikan meningkat. Jika terjadi kelangkaan, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu persoalan baru.

‎Selain itu, ia meminta pengawasan distribusi solar diperketat agar tidak terjadi kembali dugaan penimbunan seperti yang pernah ditemukan di wilayah Lampung Timur.

"Kalau memang kebutuhan masyarakat tinggi, harus diperjuangkan ke pusat. Jangan hanya menerima keputusan, karena masyarakat yang akan menjadi korban jika terjadi kekurangan Biosolar,” tandasnya. (*)