Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk Provinsi Lampung mengalami penurunan. Solar dikurangi sebanyak 22.973.000 liter dan Pertalite turun hingga 121 juta liter.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas Lampung, Donny Irawan, menyarankan agar persoalan kuota solar dikonfirmasi langsung ke pihak Pertamina. Namun menurutnya, kuota solar idealnya perlu ditambah.

"Soal kuota solar langsung ke Pertamina saja. Tapi menurut saya, kuota solar itu perlu ditambah agar tidak ada antrean. Selain itu juga perlu evaluasi harga karena disparitas antara harga industri dan subsidi terlalu besar, sehingga memicu penyimpangan,” kata Donny, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang di SPBU umumnya terjadi bukan semata karena masyarakat membeli secara berlebihan, melainkan akibat distribusi yang tidak stabil.

"Antrean panjang itu terjadi apabila pengiriman minyak tidak stabil. Misalnya hari ini dikirim, besok tidak. Itu yang jadi persoalan. Masyarakat jadi khawatir, akhirnya mereka mondar-mandir beli BBM. Belum lagi ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk dijual kembali atau masuk ke industri,” jelasnya.

Menurut Donny, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Jika pasokan BBM tersedia secara konsisten, pembelian akan berlangsung normal tanpa penumpukan kendaraan.

"Kalau minyaknya ada terus, berapa pun disuplai, orang juga tidak akan khawatir. Mobil-mobil truk antre karena di SPBU kadang ada, kadang tidak. Jadi ini rebutan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan disparitas harga antara BBM subsidi dan industri yang dinilai terlalu mencolok. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang penyalahgunaan distribusi.

"Barang subsidi ini bisa masuk ke industri. Sama seperti pupuk, kalau disparitas tinggi, pasti dimanfaatkan oknum. Ini yang jadi masalah,” tegasnya.

Hiswana Migas, lanjut Donny, sejak lama telah mengusulkan agar sistem subsidi BBM dievaluasi. Ia menyarankan agar subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada masyarakat yang berhak.

"Kalau bisa sistemnya diubah. Lebih baik BBM tidak ada disparitas harga, tapi barangnya tersedia. Subsidi bisa diberikan langsung ke orangnya, misalnya lewat pajak kendaraan atau program lain. Masyarakat miskin memang perlu disubsidi, bisa lewat pendidikan atau kesehatan dari anggaran subsidi BBM,” paparnya.

Ia menambahkan, praktik penyimpangan biasanya melibatkan oknum tertentu yang memiliki modal dan akses kuat.

"Oknum ini punya beking dan bisa membayar. Ini yang membuat situasi berulang terus. Pemerintah harus peka terhadap persoalan ini, karena yang jadi korban akhirnya rakyat kecil dan para sopir,” pungkasnya. (*)