Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026). 

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. 

Ia menyebut, setiap musim mudik, perhatian nasional tertuju pada arus penyeberangan Merak - Bakauheni.

"Lampung selalu menjadi sorotan karena menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Karena itu, pelayanan dan kesiapan kita harus dilakukan dengan sangat cermat," ujar Gubernur.

Pada rakor tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai pro rakyat, mulai dari diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, hingga program mudik gratis.

Menurut Gubernur, kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama juga berpotensi memecah kepadatan arus mudik. 

"Namun, di sisi lain, peningkatan mobilitas tetap harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan SDM," sambungnya. 

Adapun kondisi jalan provinsi, menurut Gubernur, dalam status mantap mencapai 79,79 persen. 

Pemerintah Provinsi menargetkan tidak ada lagi lubang di jalan provinsi sebelum puncak arus mudik, termasuk percepatan perbaikan di jalan nasional dan kabupaten/kota melalui skema swakelola.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo melaporkan bahwa pada Lebaran sebelumnya terjadi kenaikan pergerakan penumpang sekitar 10 persen di seluruh moda transportasi. 

Namun, tantangan terbesar tetap berada di sektor penyeberangan Bakauheni.

Ia menjelaskan, pada periode puncak, lonjakan penumpang di Bakauheni bisa meningkat berkali lipat dibanding hari normal. 

"Karena itu, strategi delaying system melalui 10 titik buffer zone di jalan tol dan arteri disiapkan untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan," katanya. 

Selain itu, penerapan geofencing dan tiket elektronik Ferizy akan diperkuat. Dengan sistem ini, kendaraan yang belum memiliki tiket tidak dapat memasuki area pelabuhan dalam radius tertentu.

"Dengan geofencing, pelabuhan menjadi lebih tertib dan bersih dari praktik calo. Kendaraan yang masuk sudah pasti memiliki tiket," ujar Bambang. (*)