Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 2 Sukarame, Kota Bandar Lampung, terhenti sejak Januari hingga Februari 2026. Padahal sekolah tersebut merupakan salah satu SD negeri pertama penerima program unggulan pemerintah itu di Lampung.

Pemerintah pusat pun menegaskan bahwa penghentian hingga sebulan tidak bisa dibenarkan hanya karena alasan peralihan dapur.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan pemerataan layanan menjadi perhatian utama. Tidak boleh ada satu SPPG melayani lebih dari 3.000 penerima sementara dapur lain hanya melayani sekitar 1.000.

“Kalau ada peralihan sekolah itu hanya sementara dalam proses penyesuaian. Tapi kalau sampai satu bulan tidak menerima MBG, silakan dilaporkan. Itu bukan lagi soal peralihan, berarti ada masalah lain,” tegasnya, saat ditemui usai Rapat Konsolidasi Program MBG yang digelar di Novotel Lampung, Sabtu (14/2/2026).

Ia menjelaskan, MBG merupakan program besar pemerintah yang menyasar kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik.

"Karena itu, seluruh pihak mulai dari SPPG, mitra, hingga pemerintah daerah harus menjalankan program sesuai spesifikasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP), " jelasnya.

Sony juga menekankan pentingnya dampak ekonomi lokal dari program ini. Menurutnya, bahan pangan sebaiknya dipasok dari daerah sendiri agar anggaran pemerintah pusat benar-benar terserap dan menggerakkan ekonomi masyarakat Lampung.

Selain itu, pengawasan kebersihan dapur dan keamanan pangan menjadi hal krusial guna mencegah pencemaran lingkungan maupun kasus keracunan makanan. Dinas Kesehatan diminta aktif memastikan standar higienitas terpenuhi.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, berharap pelaksanaan MBG di Lampung benar-benar tepat sasaran.

“Program ini strategis untuk menjawab persoalan gizi buruk. Saya berharap tidak ada lagi kejadian keracunan yang merugikan penerima manfaat,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Satgas MBG Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa kendala biasanya terjadi karena dapur baru masih dalam tahap persiapan operasional.

“Biasanya masa transisi dua sampai tiga minggu. Tidak mungkin sampai dua bulan. Kami akan kroscek kasus di Sukarame,” katanya.

Ia menegaskan, peralihan dapur seharusnya tidak sampai menghentikan layanan di sekolah sebelum dapur pengganti siap beroperasi. Namun, ada batasan maksimal 3.000 penerima per dapur jika belum memiliki juru masak bersertifikat.

“Kalau sebelumnya melayani 3.400 penerima, maka 400 harus dialihkan. Daripada kena sanksi, biasanya dikurangi sendiri. Tapi satu minggu itu masih wajar, kalau sebulan berarti ada yang bermasalah dan kepala SPPG tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Saipul juga memaparkan skema anggaran per porsi sebesar Rp15 ribu, dengan rincian Rp10 ribu untuk bahan makanan, Rp3 ribu operasional dapur, dan Rp2 ribu untuk investor.

Saat ini, dari total kebutuhan SPPG di Lampung, baru sekitar 12,8 persen atau sekitar 140 titik yang telah beroperasi.

"Ke depan, operasional dapur baru akan diperluas terutama di 3T diantaranya Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Tulang Bawang Barat, " ungkap dia.

Satgas MBG Lampung memastikan akan menelusuri penyebab terhentinya MBG di SDN 2 Sukarame. Pemerintah menegaskan, program strategis nasional ini tidak boleh terhambat hanya karena persoalan koordinasi dan peralihan teknis semata. (*)