Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sektor properti perumahan subsidi di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, penjualan perumahan subsidi di Lampung tercatat meningkat signifikan hingga 78 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan penggratisan PBG di Lampung dinilai belum sepenuhnya efektif, lantaran proses pengurusannya masih dianggap lambat di tengah meningkatnya permintaan rumah subsidi.

“PBG memang gratis, tapi prosedurnya tidak semudah itu. Masih sulit dan lambat. Begitu juga dengan BPHTB, meski lewat loket tetap banyak kendala. Harapan kami, baik di BTN maupun perizinan pemerintah jangan mempersulit pengembang,” tegas Mario.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, mengatakan peningkatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan rumah masyarakat masih sangat tinggi, sekaligus peluang besar bagi para pengembang.

“Kehadiran kami di sini bagaimana meningkatkan kualitas pengembang, baik dari sisi bisnis perumahan, perizinan, pembiayaan, sertifikat, hingga penjualannya. Intinya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan mudah,” kata Junaidi saat ditemui di Hotel Azana Lampung, Selasa (10/2/2026).

Ia menyebutkan, secara nasional realisasi penjualan perumahan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sejalan dengan program pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Namun di balik tren positif tersebut, persoalan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah. 

Ketua DPD Apersi Provinsi Lampung, Mario Aryanto, mengungkapkan meski biaya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) telah digratiskan, proses pengurusannya dinilai masih lambat dan berbelit.

“PBG memang gratis, tapi prosedurnya tidak semudah itu. Masih sulit dan lambat. Begitu juga dengan BPHTB, meski lewat loket tetap banyak kendala. Harapan kami, baik di BTN maupun perizinan pemerintah jangan mempersulit pengembang,” tegas Mario.

Selain perizinan, Apersi juga mendorong transformasi pemasaran perumahan melalui digitalisasi marketing yang ditargetkan optimal pada 2026. 

Menurut Sekretaris DPD Apersi Provinsi Lampung, Ari Harliansyah, mengungkapkan bahwa pemasaran perumahan kini tak lagi bergantung pada pola konvensional.

“Sekarang eranya digital. Siapa pun yang punya HP bisa ikut memasarkan. Lewat TikTok, Facebook, Instagram, bahkan live langsung dari rumah. Konsumen yang sudah menempati rumah pun bisa ikut memperkenalkan hunian mereka,” jelasnya.

Konsep ini, lanjut Mario, juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk ibu rumah tangga maupun warga yang terdampak PHK, untuk berpartisipasi dalam penjualan perumahan tanpa harus memiliki latar belakang properti.

Tak hanya itu, edukasi soal skema pembiayaan juga menjadi fokus. Banyak masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap KPR, terutama soal bunga yang fluktuatif.

“Padahal sekarang ada KPR bunga tetap (flat), misalnya 5 persen dari awal sampai lunas 20 tahun. Angsuran tetap, tidak naik. Ini yang perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak takut beli rumah,” katanya.

Ia menjelaskan, penjualan properti pada 2024 realisasi rumah subsidi di Bandar Lampung tercatat sekitar 3.367 unit. 

"Sementara pada 2025 terealisasi mencapai 6.167 unit penjualannya, jadi sekitar 78 persen peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya., " ucap dia. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Dedy Supriadi, mengakui pasar properti di Lampung masih sangat terbuka lebar. Sejumlah wilayah menjadi primadona pengembangan perumahan.

"Di Bandar Lampung yang banyak diminati antara lain Kemiling. Selain itu Natar dan arah Kota Baru Lampung Selatan juga sangat potensial,” ujarnya.

Dengan tingginya permintaan pasar, dukungan program nasional tiga juta rumah, serta inovasi pemasaran digital, Apersi optimistis sektor properti Lampung akan terus tumbuh. Namun, percepatan dan penyederhanaan perizinan dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak luas bagi masyarakat. (*)