‎Kupastuntas.co, ‎Bandar Lampung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengungkapkan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga terjadi di Provinsi Lampung.

‎‎Deni menyebutkan, berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 100 ribu peserta BPJS PBI di Lampung dinonaktifkan setelah dilakukan pendataan ulang menggunakan sistem baru oleh Kemensos.

‎‎“Kurang lebih ada 100 ribu penerima manfaat BPJS PBI di Lampung yang dinonaktifkan,” ujar Deni Ribowo, Senin (9/2/2026).

‎‎Menurut Deni, penonaktifan tersebut dilakukan setelah Kemensos melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat melalui sistem pendataan terbaru. Dari hasil pendataan itu, ditemukan sejumlah peserta yang dinilai sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri, namun masih tercatat sebagai peserta BPJS PBI.

‎‎“Pertama, setelah pendataan ulang dengan sistem baru, ditemukan bahwa penerima manfaat tersebut seharusnya mampu membayar mandiri, tetapi masih menggunakan BPJS PBI. Kedua, penonaktifan juga terjadi akibat adanya ketidaksesuaian serta pembaruan data penerima manfaat,” jelasnya.

‎‎Meski demikian, Deni menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema solusi bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan, terutama bagi pasien dengan kondisi medis mendesak.

‎‎“Skema pertama, peserta yang dinonaktifkan bisa langsung melakukan aktivasi dengan BPJS mandiri di kantor BPJS Kesehatan setempat,” katanya.

‎‎Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan registrasi ulang melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos untuk kembali diverifikasi sebagai penerima manfaat BPJS PBI.

‎‎“Ketiga, untuk kondisi yang benar-benar urgent, terutama pasien cuci darah yang rutin menjalani perawatan di rumah sakit, saya siap membantu mencarikan solusi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

‎‎Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak panik dan segera melakukan pembaruan data jika mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga hak atas pelayanan kesehatan tetap dapat diperoleh secara optimal. (*)