• Minggu, 08 Februari 2026

Pemprov Lampung Perkuat Ekonomi Desa untuk Tekan Kemiskinan

Minggu, 08 Februari 2026 - 14.36 WIB
11

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengintensifkan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dengan memusatkan perhatian pada penguatan ekonomi desa.

Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah melalui Program Desaku Maju yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, di antaranya melalui pemanfaatan pupuk organik cair, penyediaan benih dan bibit unggul, serta berbagai dukungan sarana produksi lainnya," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, saat dimintai keterangan, Minggu (8/2/2026).

Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui penyediaan dryer di desa-desa serta pembangunan dan perbaikan jalan akses pertanian.

"Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani turut menjadi fokus, antara lain melalui program vokasi dan pendampingan berkelanjutan agar petani memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha tani secara produktif dan berdaya saing," sambungnya.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemprov Lampung juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan ini diarahkan pada pengurangan beban masyarakat miskin, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, melalui penguatan pendapatan serta pendampingan secara berkelanjutan.

Berkat berbagai upaya tersebut, Provinsi Lampung berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai satu digit, yakni sebesar 9,66 persen.

"Luar biasa Lampung bisa mencapai satu digid persentase kemiskinan," kata dia.

Menanggapi capaian Lampung yang masih berada pada peringkat ketujuh tertinggi tingkat kemiskinan nasional, Mulyadi mengatakan jika masyarakat masih membutuhkan pemahaman literasi.

Menurutnya, penilaian terhadap kinerja penurunan kemiskinan perlu dilihat dari laju percepatan penurunan (growth), bukan semata-mata dari basis awal angka kemiskinan.

"Butuh pemahaman literasi, yang dilihat dari angka itu harusnya growth yaitu percepatan penurunan. Jangan melihat base,” ujar Mulyadi Irsan. (*)