Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Lampung masih berada di peringkat ketujuh daerah dengan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Data tersebut menunjukkan persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan berkelanjutan dan terarah.

Akademisi Ekonomi Universitas Lampung (Unila) sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Usep Syaipudin, menilai tingginya angka kemiskinan di Lampung tidak lepas dari sejumlah persoalan struktural yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

Salah satu faktor utama, menurut Usep, adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas masyarakat dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang layak.

BACA JUGA: Jumlah Penduduk Miskin di Lampung Terbanyak Ketujuh Nasional

“Rendahnya kualitas SDM menyebabkan produktivitas masyarakat masih rendah, sehingga sulit keluar dari jerat kemiskinan,” kata Usep, Minggu (8/2/2026).

Selain persoalan SDM, ia juga menyoroti ketimpangan akses ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Lampung. Ketimpangan tersebut membuat hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi distribusinya belum merata. Hal inilah yang menyebabkan angka kemiskinan masih relatif tinggi,” ujarnya.

Untuk menekan angka kemiskinan, Usep menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menghadirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Ia menilai intervensi pemerintah menjadi kunci dalam memperbaiki struktur ekonomi masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang perlu diperkuat adalah penyediaan program pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat di dunia kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

“Peningkatan kualitas pendidikan juga sangat penting melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas namun tetap gratis, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*)