Kupastuntas.co, Bandar Lampung -Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membangun jalur kereta api ganda (double track) dinilai memiliki urgensi, khususnya untuk mengurai kepadatan lalu lintas kereta api di wilayah Kota Bandar Lampung khususnya.

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Sumatera (Itera), Muhammad Abi Berkah Nadi, menjelaskan bahwa lalu lintas kereta api di Bandar Lampung saat ini didominasi oleh kereta barang, meski terdapat pula kereta penumpang.

“Kalau kita lihat lalu lintas kereta api di Bandar Lampung, ada dua fungsi utama, yakni penumpang dan barang. Namun yang paling sering melintas itu kereta barang,” ujar Abi, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, pembangunan jalur double track ke depan diharapkan tidak hanya mengakomodasi peningkatan kapasitas kereta api penumpang rute Bandar Lampung–Palembang, tetapi juga membuka peluang pengembangan kereta api bandara.

Ia menilai, apabila jalur ganda dapat dibangun dari kawasan Tanjung Karang hingga Branti, maka potensi pengoperasian kereta bandara akan sangat besar dan berdampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas jalan raya.

“Ini dulu sempat menjadi gagasan. Harapannya Provinsi Lampung bisa memiliki akses kereta api menuju bandara. Dengan double track, hal ini sangat mungkin direalisasikan dan tentu bisa menekan kemacetan,” jelasnya.

Abi juga menyinggung persoalan perlintasan sebidang yang hingga kini masih menjadi masalah di Kota Bandar Lampung. Meskipun sudah ada pembangunan flyover di beberapa titik, namun belum seluruh perlintasan kereta api tertangani.

“Harapannya dengan double track, persoalan waktu tunggu dan potensi kemacetan di perlintasan sebidang bisa ditekan,” tambahnya.

Terkait tantangan pembangunan double track, Abi menyebut faktor terbesar berada pada aspek tata ruang dan pembebasan lahan, mengingat jalur kereta api di Kota Bandar Lampung sangat berdekatan dengan kawasan permukiman padat penduduk.

“Ini problematika besar. Kalau jalurnya masih bisa memanfaatkan koridor eksisting tentu sangat baik. Tapi kalau tidak, perlu dipikirkan jarak aman agar tidak berdampak langsung ke warga yang tinggal dekat rel kereta,” katanya.

Ia menegaskan, risiko sosial dan keselamatan harus menjadi perhatian utama agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Agar proyek double track tidak berujung mangkrak, Abi menyarankan pembangunan dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas.

“Tidak harus langsung dari nol sampai akhir. Bisa diprioritaskan di titik-titik sentral yang paling sering dilalui kereta barang maupun penumpang,” ujarnya.

Ia menyoroti kondisi di wilayah Sumbagsel, di mana jalur kereta barang, khususnya angkutan batu bara, masih menjadi prioritas sehingga kereta penumpang kerap harus menunggu.

“Dengan double track, tidak perlu lagi ada waktu tunggu antara kereta barang dan penumpang. Ini soal keadilan layanan transportasi,” tegas Abi.

Mengenai skema pembiayaan, Abi menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, belum cukup untuk membiayai proyek besar tersebut secara mandiri.

Ia mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi paling realistis.

“Harus ada kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Skema KPBU memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah maupun negara,” jelasnya.

Menurut Abi, keterlibatan BUMN seperti PT Bukit Asam sangat potensial, mengingat tingginya intensitas angkutan barang melalui jalur kereta api di Lampung.

“Kita juga terbuka dengan swasta. Konsepnya business to business, saling berbagi manfaat dan risiko. Dengan begitu, pembangunan double track bisa berkelanjutan,” pungkasnya. (*)