Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan format hybrid atau gabungan luring dan daring.

Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan secara serentak oleh 14 kecamatan di Lampung Barat.

Pelaksanaan Musrenbang hybrid tersebut dipusatkan di masing-masing kecamatan dan dihubungkan melalui Zoom Meeting dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pola ini diterapkan sebagai langkah efisiensi dan efektivitas anggaran serta waktu, tanpa mengurangi esensi Musrenbang sebagai ruang penyerapan aspirasi masyarakat.

Camat Way Tenong, Muhammad Ahnuh, melaporkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Way Tenong berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta peserta Musrenbang tingkat kecamatan.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar tanpa kendala. Peserta yang hadir sekitar 300 orang, terdiri dari Forkopimda, instansi vertikal, dan peserta Musrenbang Kecamatan Way Tenong,” kata Muhammad Ahnuh, Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan, selain peserta yang hadir secara langsung, Musrenbang juga diikuti secara daring oleh 14 kecamatan lainnya di Lampung Barat serta sejumlah OPD.

Menurutnya, sistem hybrid memungkinkan koordinasi lintas wilayah tetap berjalan optimal meski kegiatan digelar secara bersamaan.

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, secara resmi membuka Musrenbang tingkat kecamatan tersebut. Dalam sambutannya, Parosil menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini adalah ruang penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Parosil Mabsus.

Musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2026 ini mengusung tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi Pertanian dan Inovasi Daerah Menuju Lampung Barat Berdaya Saing dan Sejahtera.” Tema tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan program pembangunan Lampung Barat ke depan.

Parosil menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang secara hybrid merupakan langkah adaptif pemerintah daerah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, sekaligus menjawab kebutuhan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pelaksanaan Musrenbang secara serentak dan daring ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas, baik dari sisi anggaran maupun waktu. Namun, hal ini tidak akan mengurangi tujuan dan hakikat Musrenbang di tingkat kecamatan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa seluruh tahapan Musrenbang harus tetap mengacu pada petunjuk dan ketentuan yang berlaku, termasuk rekapitulasi hasil Musrenbang yang telah dilakukan mulai dari tingkat pekon hingga kecamatan.

“Usulan yang muncul dari pekon sampai kecamatan itulah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Ini adalah tujuan dan hakikat Musrenbang,” lanjut Parosil.

Menurutnya, pemerintah daerah harus peka dan cerdas dalam membaca situasi dan kondisi kekinian. Program pembangunan yang diusulkan ke depan diharapkan bersifat inovatif, produktif, dan kreatif.

“Lampung Barat hari ini dikenal dengan kopi dan sayur-mayur. Karena itu, kita harus mulai berbicara soal hilirisasi produk pertanian agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Parosil.

Ia menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan antara pemerintah pekon, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan searah dan saling mendukung.

“Kita harus memadukan kesepakatan dan kesepahaman semua pihak, sehingga apa yang kita lakukan ke depan memiliki keselarasan, keseimbangan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.

Dalam Musrenbang tersebut, Parosil juga mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi usulan yang paling dominan di semua tingkatan perencanaan.

“Kita pahami dan rasakan, masih banyak ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan. Namun, kita juga harus bersyukur karena jalan-jalan itu pernah dibangun sebagai bagian dari proses pembangunan daerah,” ujarnya.

Parosil menegaskan bahwa tidak semua usulan pembangunan infrastruktur dapat diakomodasi dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk melakukan verifikasi dan menentukan skala prioritas pembangunan.

“Tidak mungkin semua ruas jalan bisa kita bangun sekaligus. Harus ada kesepakatan dan penentuan skala prioritas agar pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

Melalui Musrenbang hybrid ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap proses perencanaan pembangunan daerah ke depan dapat semakin terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan. (*)