• Rabu, 04 Februari 2026

‎Kota Metro Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos di Lampung

Rabu, 04 Februari 2026 - 11.59 WIB
32

‎Gubernur Mirza saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Foto: Ist.

‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat komitmennya dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peluncuran program perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos).

‎Pada tahun 2026, sebanyak 40 kabupaten/kota di Indonesia ditetapkan sebagai wilayah percontohan untuk menguji efektivitas sistem distribusi bansos berbasis teknologi digital.

‎Di Provinsi Lampung, Kota Metro ditunjuk sebagai daerah yang menjadi lokasi uji coba program tersebut.

‎Penetapan ini didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain komitmen pemerintah daerah, ketersediaan jaringan internet, kapasitas fiskal, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

‎Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan bahwa Kota Metro dinilai memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

‎"Di Lampung, daerah yang ditetapkan sebagai uji coba digitalisasi bansos adalah Kota Metro, karena infrastruktur yang dimiliki dinilai sudah mendukung," ujar Aswarodi saat dimintai keterangan, Rabu (4/2/2026).

‎Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial.

‎"Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Gubernur Mirza.

‎Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah serta masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program digitalisasi bansos.

‎Menurutnya, partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)