Setelah Proyek Jalan, Warga Lambar Kini Keluhkan Proyek Irigasi Milik PUPR
Penampakan proyek jaringan irigasi di Kecamatan Way Tenong diduga dikerjakan asal-asalan. Foto: Ist
Kupastuntas.co, Lampung Barat - Dugaan proyek bermasalah di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali mencuat.
Setelah sebelumnya pekerjaan jalan yang baru selesai dikerjakan dilaporkan
mengalami kerusakan, kini giliran proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang
dikeluhkan warga karena diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Proyek yang dimaksud merupakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi di Kecamatan Way Tenong PWT dengan nomor kontrak
600/23/KTR/RJI.10/III.03/II/2025. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak
tertanggal 17 September 2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp178.025.000 dan
masa pengerjaan selama 90 hari kalender.
Proyek irigasi tersebut dikerjakan oleh CV Muara Artha dan
disebut telah rampung pada akhir tahun 2025. Namun, belum lama difungsikan,
kualitas hasil pekerjaan mulai menuai sorotan dari masyarakat setempat yang
merasa khawatir dengan ketahanan bangunan irigasi tersebut.
Berdasarkan video berdurasi 25 detik yang diterima Kupas Tuntas,
terlihat kondisi konstruksi irigasi yang dinilai tidak rapi. Dalam rekaman
tersebut tampak pasangan batu yang disusun tidak presisi, serta terdapat banyak
rongga kosong di antara batuan yang tidak dilapisi semen secara merata.
Secara kasat mata, bangunan irigasi tersebut memang terlihat
berdiri kokoh dan tidak menunjukkan kerusakan signifikan. Namun, ketika
diperhatikan lebih dekat, khususnya pada bagian yang tertutup tumpukan tanah
galian, ditemukan banyak rongga kosong yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi
kekuatan struktur.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkap
kekhawatirannya terhadap kualitas pekerjaan tersebut. Ia menilai, kondisi
pasangan batu yang tidak terisi adukan semen secara penuh berpotensi
menyebabkan bangunan mudah rapuh dan tidak bertahan lama.
“Kalau dilihat sekilas memang seperti tidak ada masalah, tapi
setelah diperhatikan lebih dekat, banyak bagian yang kosong di dalamnya. Kami
khawatir nanti cepat rusak, apalagi kalau debit air tinggi,” ujar warga saat
memberikan keterangan kepada Kupas Tuntas, Jumat (30/1/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang turut
mempertanyakan spesifikasi pekerjaan proyek irigasi tersebut. Menurutnya, pada
bagian sisi luar bangunan irigasi tidak terlihat adanya finishing yang memadai,
baik berupa plesteran maupun pengacian.
“Di sisi luar tidak diplester, tidak ada pengacian sama sekali.
Ini jadi pertanyaan bagi kami, apakah memang seperti itu spesifikasinya atau
pekerjaannya yang tidak maksimal, dengan anggaran yang telah digelontorkan kami
berhak tau dong seperti apa spesifikasinya," kata warga tersebut.
Warga menilai, kondisi itu mencerminkan adanya kekurangan dalam
komposisi material yang digunakan, terutama pada campuran semen dan pasir untuk
pasangan batu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa struktur irigasi tidak
memiliki daya tahan yang cukup dalam jangka panjang.
Sebagai fasilitas pendukung pertanian, keberadaan jaringan
irigasi dinilai sangat vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, warga berharap
proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar dikerjakan sesuai
standar teknis agar dapat berfungsi optimal dan berumur panjang.
Masyarakat juga meminta agar Dinas PUPR tidak hanya mengandalkan
laporan administrasi dari pihak rekanan, tetapi turun langsung ke lapangan
untuk meninjau hasil pekerjaan secara menyeluruh.
“Kami berharap dinas terkait bisa datang langsung melihat
kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan. Biar jelas apakah
pekerjaan ini sudah sesuai atau belum, karena kami masyarakat menilai ini belum
sesuai," ujar warga lain.
Selain peninjauan lapangan, warga juga berharap adanya
penjelasan terbuka dari Dinas PUPR terkait spesifikasi teknis proyek
rehabilitasi jaringan irigasi tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi negatif
di tengah masyarakat.
Menurut warga, keterbukaan informasi sangat penting mengingat
proyek itu baru saja rampung dan menggunakan dana publik. Transparansi dinilai
dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan, pada Dinas PUPR Lampung
Barat, Nyoman Sukerte, saat di konfirmasi melalui sambungan selulernya belum
memberikan keterangan terkait proyek pengerjaan irigasi yang dipertanyakan
warga itu. (*)
Berita Lainnya
-
14 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Lampung Barat Selama 2025
Jumat, 30 Januari 2026 -
Rp1,4 Miliar BOP PAUD Digelontorkan untuk 153 Satuan Pendidikan di Lampung Barat
Kamis, 29 Januari 2026 -
Lantik 23 Pejabat Fungsional, Wabup Lampung Barat Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
Kamis, 29 Januari 2026 -
Disdikbud Lampung Barat Luncurkan Program 5 Aksi dan 4 Komitmen untuk Dongkrak Mutu Pendidikan
Kamis, 29 Januari 2026









