Kupastuntas.co, Metro - Polemik perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bayana, kembali menuai sorotan legislatif. Setelah sebelumnya viral di ruang publik dan media sosial, kini tekanan politik datang langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota setempat.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Basuki. Dirinya mendesak Wali Kota Bambang Iman Santoso segera mengevaluasi kebijakan perpanjangan Pj. Sekda dan membuka seleksi terbuka (selter) jabatan Sekda secara definitif.

Politisi PDI Perjuangan Kota Metro itu menilai, polemik berkepanjangan soal posisi strategis Sekda tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi, efektivitas pemerintahan, hingga pelayanan publik.

Basuki menyebut, Wali Kota Metro harus segera mengambil langkah tegas dengan mempersiapkan seluruh tahapan seleksi terbuka Sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menutup peluang bagi pejabat lokal atau aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Kota Metro.

"Menyikapi situasi dan kondisi saat ini, artinya pemerintah harus segera mempersiapkan selter dan prasyarat-prasyarat yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Basuki kepada awak media, Jum'at (30/1/2026).

Menurutnya, seleksi terbuka bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum penting untuk memastikan figur Sekda ke depan benar-benar memahami karakter birokrasi dan sosial Kota Metro secara utuh.

“Kemudian kebijakan-kebijakan lain, pilih para calon-calon itu yang memang mengerti benar situasi dan kondisi Kota Metro, baik secara regulasi maupun kerja-kerja nanti. Jangan sampai ada hambatan di kemudian hari,” tegasnya.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Timur itu juga mengingatkan agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam mempersiapkan seleksi. Ia menilai, kesalahan dalam proses awal akan berdampak panjang terhadap jalannya pemerintahan.

“Ini yang sangat perlu. Selagi masih mempersiapkan selter, harus dipersiapkan betul. Jangan sampai ada kekosongan dalam hal pemerintahan,” ujarnya.

Lebih jauh, DPRD secara tegas mendorong agar Pemerintah Kota Metro segera menetapkan Sekda definitif. Pasalnya, waktu terus berjalan dan agenda pembangunan serta pelayanan masyarakat tidak bisa menunggu tarik-ulur kebijakan di level elite birokrasi.

"Kami mendorong pemerintah segera men-definitifkan Sekda Kota Metro, karena waktu terus bergulir, khususnya berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ungkap Basuki.

Dirinya menekankan, peran Sekda sangat krusial sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan. Tanpa kepastian kepemimpinan administratif, dikhawatirkan roda pemerintahan tidak berjalan maksimal.

“Karena birokrasi dan pemerintahan serta lain-lain harus segera diurus secara bijak, baik, dan benar. Silakan selter dibuka, sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai harapan masyarakat agar Sekda ke depan merupakan ASN asli Kota Metro, Basuki tidak menutup kemungkinan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa esensi utama bukan semata asal daerah, melainkan pemahaman mendalam terhadap karakteristik Kota Metro.

“Artinya, tidak menutup kemungkinan. Bahasa saya tadi, yang mengerti situasi, kondisi, dan karakteristik masyarakat Kota Metro. Baik secara history atau sejarah Kota Metro, kepegawaian secara birokrasi, dan mengerti benar serta paham benar bagaimana melayani masyarakat Kota Metro sampai dengan di tingkat RT dan RW,” paparnya.

Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan Pemerintah Kota Metro agar tidak terus-menerus mengambil opsi perpanjangan masa jabatan Pj Sekda tanpa kejelasan arah kebijakan. Menurut Basuki, langkah tersebut justru berpotensi memperpanjang polemik dan memunculkan persepsi publik yang negatif.

“Jika pemerintah memaksa perpanjangan Sekda, maka kami mendorong agar pemerintah Kota Metro segera membuka selter calon Sekda,” tandasnya.

Polemik Bayana kini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Dr. M. Rafieq Adi Pradana dalam menata birokrasi pemerintahan. Publik menanti langkah konkret, apakah Pemkot Metro memilih jalan transparansi dan kompetisi terbuka, atau kembali terjebak dalam kebijakan perpanjangan yang berpotensi menuai kontroversi baru. (*)