Kupastuntas.co, Tanggamus - Pelantikan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus bukan sekadar rotasi jabatan. Di balik pengambilan sumpah itu, tersimpan rekam jejak birokrasi yang panjang, berlapis pengalaman lapangan, manajerial, hingga pelayanan publik.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah oleh Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi pada Senin, 26 Januari 2026 itu menempatkan Suhendar Zuber, sebagai Inspektur Daerah, dr. Herry Novrizal, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Firdaus Tarunajaya, sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).

Ketiganya bukan figur baru dalam birokrasi Lampung. Rekam jejak mereka menunjukkan lintasan karier lintas daerah dan lintas fungsi, mulai dari pemerintahan kewilayahan, pengawasan internal, hingga sektor pelayanan publik.

Suhendar Zuber : Dari Gisting ke Kursi Pimpinan OPD

Nama Suhendar Zuber memiliki keterkaitan langsung dengan Tanggamus. Pada 2006, ia pernah menjabat Camat Gisting, sebuah posisi yang memberinya pengalaman awal dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat tapak.

Setelah itu, kariernya berlanjut di berbagai posisi strategis. Ia tercatat pernah menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung, sebelum dipercaya menjadi Direktur Utama Perumda Way Rilau.

Pengalaman di bidang politik pemerintahan dan pengelolaan BUMD tersebut membentuk reputasinya sebagai birokrat yang akrab dengan dinamika kekuasaan dan tata kelola kelembagaan.

Kini, sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus, Suhendar memegang peran krusial dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah, mulai dari audit keuangan, evaluasi kinerja OPD, kepala Pekon hingga pencegahan penyimpangan administrasi dan anggaran.

Warga berharap, rekam jejak itu diterjemahkan menjadi pengawasan yang berani dan terbuka.

"Inspektorat jangan cuma datang kalau ada laporan. Pengawasan itu harus mencegah, bukan sekadar mencatat,” kata  Mas Anom, tokoh masyarakat Tanggamus

Menurut Ketua Perguruan Paku Banten itu, masyarakat menanti langkah konkret dalam menindaklanjuti temuan penyimpangan, bukan sekadar rekomendasi di atas kertas.

Nada serupa disampaikan Panroyen, pengamat kebijakan daerah. Ia menilai Inspektorat berada di posisi kunci untuk memutus mata rantai praktik birokrasi yang tidak sehat. “Kalau Inspektorat kuat, OPD lain akan ikut tertib,” ujarnya.

Herry Novrizal: Dokter di Pusat Kebijakan Kesehatan

Berbeda jalur, dr. Herry Novrizal, datang dari dunia kesehatan dan kebijakan kependudukan. Ia dikenal sebagai dokter yang kemudian menapaki jenjang birokrasi.

Sebelum ke Tanggamus, Herry Novrizal pernah menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Tulang Bawang.

Pengalaman tersebut menempatkannya di persimpangan isu kesehatan, kependudukan, dan pelayanan publik.

Selain itu, ia juga tercatat aktif dalam organisasi profesi kedokteran di Lampung, dan pernah menjabat direktur RS RS Asy-Syifa Medika Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pelantikannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus membawa tantangan besar: peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit daerah, pemerataan tenaga kesehatan, hingga penanganan masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular.

Latar belakang medis dan manajerial menjadi modal utama dalam jabatan barunya.

Pengalaman itu memberi harapan baru bagi warga yang selama ini berhadapan langsung dengan sistem layanan kesehatan.

"Masalah di rumah sakit itu bukan cuma obat atau gedung, tapi sikap pelayanan,” ujar Deni, warga Kotaagung yang kerap mendampingi keluarganya berobat.

Ia berharap kebijakan kesehatan ke depan lebih berpihak pada pasien, terutama warga kurang mampu.

Seorang tenaga kesehatan di wilayah pesisir Tanggamus menambahkan, pemerataan layanan menjadi pekerjaan rumah besar. “Jangan semua bagus di kota, puskesmas di ujung masih tertinggal,” katanya.

Firdaus Tarunajaya: Birokrat Lintas Kabupaten

Sementara itu, Firdaus Tarunajaya, dikenal sebagai birokrat dengan pengalaman lintas kabupaten. Ia pernah menjabat Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu, sebelum kemudian dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Mesuji Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik pada 2024.

Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Di Tanggamus, Firdaus kini memimpin Dinas Damkarmat, sebuah perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan keselamatan publik.

Tugasnya tak hanya soal pemadaman kebakaran, tetapi juga operasi penyelamatan dan respons cepat dalam berbagai kondisi darurat.

Damkarmat menjadi tumpuan saat bencana kecil maupun besar terjadi.

“Kami ini berharap satu hal saja: cepat datang saat darurat,” kata Hj. Ida, warga Talangpadang yang pernah mengalami kebakaran.

Menurut dia, keterlambatan sering kali memperparah kerugian warga. Ia menilai Damkarmat perlu diperkuat dari hulu ke hilir, mulai dari armada, personel, hingga edukasi pencegahan. “Pemadaman itu kerja teknis, tapi keselamatan warga urusan kemanusiaan,” ujarnya.

Masuknya tiga pejabat dengan latar belakang lintas daerah ini dibaca sebagai langkah awal Bupati Saleh Asnawi dalam memperkuat tiga sektor kunci, yaitu pengawasan internal, layanan kesehatan, dan keselamatan publik.

Namun, pilihan ini sekaligus membawa konsekuensi. Tantangan adaptasi terhadap karakter sosial dan geografis Tanggamus menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Publik kini menunggu, apakah rekam jejak panjang itu akan berujung pada perubahan nyata dalam tata kelola dan kualitas pelayanan pemerintah daerah. (*)