Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memprioritaskan program kerja tahun 2026 pada peningkatan kapasitas masyarakat, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa megathrust.

Salah satu target utama BPBD Lampung pada 2026 adalah pembentukan 50 Desa Tangguh Bencana (Destana) dan 4 Kecamatan Tangguh Bencana di wilayah yang dinilai rawan bencana.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, mengatakan saat ini jumlah Desa Tangguh Bencana di Lampung masih tergolong terbatas.

"Target 2026 kami akan membentuk sekitar 50 Desa Tangguh Bencana baru. Saat ini total Desa Tangguh Bencana di Lampung diperkirakan baru mencapai sekitar 80 desa," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (27/1/2026).

Selain penguatan di tingkat desa, BPBD Lampung juga akan mengembangkan 4 Kecamatan Tangguh Bencana dengan cakupan masyarakat yang lebih luas.

Penetapan lokasi kecamatan tersebut masih dalam tahap asesmen, dengan prioritas wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, longsor, dan tsunami.

"Wilayah prioritas kami yang memang rawan terjadi becana itu antara lain Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Pesawaran," jelas Rudy.

Dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana, BPBD Lampung akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera).

"Kami menyusun dokumen rencana kontinjensi (Renkon), jalur evakuasi, hingga simulasi atau gladi bencana bersama masyarakat. Prinsipnya, masyarakat harus terlibat aktif agar benar-benar siap dan mandiri saat bencana terjadi," katanya.

Terkait potensi gempa Megathrust dan tsunami, BPBD Lampung menyebut telah melakukan berbagai upaya edukasi dan simulasi kesiapsiagaan, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah.

Dokumen rencana kontinjensi khusus tsunami juga telah dimiliki sejak 2018 dan diperbarui pada 2022.

Saat ini, BPBD Lampung telah menerima bantuan 6 unit Early Warning System (EWS) dari program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) Bank Dunia melalui BNPB, yang dipasang di enam desa di Lampung Selatan.

"Tapi ini jumlah nya masih jauh dari kebutuhan ideal. Untuk seluruh wilayah pesisir Lampung, kebutuhan EWS diperkirakan mencapai sekitar 90 unit," ungkapnya.

Menghadapi keterbatasan anggaran APBD, BPBD Lampung tengah menyiapkan strategi dengan melibatkan sektor swasta.

"Kami sedang membahas untuk menghimbau perusahaan-perusahaan di sepanjang pesisir agar menyalurkan dana CSR dan bekerja sama dalam pengembangan Early Warning System," jelas Rudy. (*)