Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Sejumlah warga mengeluhkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan Reses Anggota Komisi III DPR RI Sudin, yang diwakili Tenaga Ahli DPR RI Donald Harris Sihotang, di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Jumat (23/1/2026).

Keluhan tersebut disampaikan dalam forum dialog bersama warga. Berbagai persoalan mencuat, mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dapur MBG, yang dinilai belum sejalan dengan tujuan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak-anak.

Salah satu warga, Hanafi, menyoroti kualitas makanan yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran per porsi MBG yang berkisar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Ia juga menilai pendirian dapur MBG belum melibatkan warga sekitar.

“Banyak dapur didirikan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Akibatnya warga tidak tahu dan tidak mendapat kesempatan bekerja, sementara kualitas makanan juga dipertanyakan,” ujarnya.

Keluhan juga disampaikan Surati, warga Pematang Wangi, yang menyoroti kondisi makanan MBG di SD Negeri 1 Tanjung Senang. Ia menyebut anak-anak kerap mengeluhkan makanan yang diterima.

“Kadang makanannya tidak enak, bahkan basi. Ikan berlendir, pisang busuk. Menu seperti nasi, telur, dan ayam sering tidak dimakan dan akhirnya terbuang,” katanya.

Menurut Surati, persoalan serupa juga terjadi di tingkat taman kanak-kanak. Ia menyebut telur rebus kerap dalam kondisi tidak layak konsumsi, sementara menu sambal dan sayur kacang dinilai kurang sesuai untuk anak usia dini.

“Jarang makanan yang benar-benar bagus. Anak TK dikasih sambal, akhirnya tidak dimakan,” tambahnya.

Sementara itu, Herawati, warga Jalan Raden Saleh, mengungkapkan pengalaman anaknya yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG di sekolah menengah kejuruan.

“Anak saya pulang sekolah belum makan, lalu makan MBG. Setelah itu pusing, sempat jatuh, dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RS Advent. Dirawat tiga hari dengan diagnosa keracunan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, banyak siswa tidak menghabiskan makanan MBG dan justru membawanya pulang tanpa dikonsumsi. Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Kalau bisa diganti uang saja daripada makanannya tidak dimakan,” ujarnya.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Anita, warga lainnya, yang menyebut anaknya di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dan TK Bela Bangsa telah menerima MBG.

“Alhamdulillah dapat semua. Memang ada sebagian makanan yang basi. Kalau diganti uang, khawatir tidak digunakan untuk makanan. Jadi lebih baik tetap MBG, tapi kualitasnya harus ditingkatkan,” katanya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tenaga Ahli DPR RI Donald Harris Sihotang menegaskan bahwa seluruh masukan warga akan disampaikan kepada pemerintah melalui forum resmi, termasuk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Jangan sungkan menyampaikan masukan. Ini menjadi bahan koreksi dan perbaikan. Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, sehingga jika pelaksanaannya tidak sesuai harus diingatkan,” ujarnya.

Ia mengakui adanya potensi kendala di lapangan, seperti biaya distribusi, dan operasional tenaga kerja. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan penyediaan makanan yang tidak layak konsumsi.

“Masukan ini akan menjadi catatan penting dan bahan diskusi dengan pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan lebih baikdan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)