Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penyelesaian proyek Infrastruktur Energi Terintegrasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun, para pakar mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas kilang belum otomatis membuat Indonesia sepenuhnya bebas dari impor BBM.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Langkah Nyata Swasembada Energi Nasional: Stop Impor BBM” yang digelar di Zozo Garden, Bandar Lampung, Jumat (23/1/2026).

Pakar Ekonomi Universitas Lampung, Tiara Nirmala, menilai RDMP Balikpapan memiliki dampak strategis terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, selama ini impor BBM menjadi salah satu beban terbesar dalam struktur belanja negara.

“Kebijakan stop impor BBM yang ditopang RDMP Balikpapan adalah langkah sangat strategis untuk menjaga APBN. Selama ini impor membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujar Tiara.

Ia menjelaskan, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, Indonesia mulai menghentikan impor solar yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Dana tersebut, kata dia, bisa dialihkan ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Selain penghematan anggaran, dampaknya juga terasa pada stabilitas nilai tukar. Impor BBM dibayar dengan dolar AS, sehingga setiap pelemahan rupiah langsung menambah beban negara. Jika impor berkurang, tekanan terhadap rupiah juga menurun,” jelasnya.

Dari sisi ketahanan energi, Tiara menilai peningkatan kapasitas kilang dalam negeri menjadi tameng penting di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kerap memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak dunia.

Senada, Pakar Energi Institut Teknologi Sumatera (Itera), Rishal Asri, menyebut RDMP Balikpapan mampu meningkatkan tingkat kemandirian energi Indonesia secara signifikan.

“Dengan RDMP Balikpapan, kemandirian energi nasional berpotensi naik dari sekitar 60 persen menjadi 80 hingga 85 persen. Ini memberikan bantalan kuat bagi perekonomian nasional ketika terjadi gejolak geopolitik,” kata Rishal.

Namun demikian, Rishal mengingatkan bahwa persoalan energi nasional tidak berhenti pada produksi. Menurutnya, tantangan utama ke depan justru terletak pada distribusi BBM, terutama ke daerah-daerah.

“Secara kapasitas kita sudah jauh lebih kuat, tapi distribusi masih menjadi titik lemah. Indonesia negara kepulauan, jalur laut sering terkendala cuaca dan keamanan. Jika distribusi tidak dibenahi, manfaat RDMP tidak akan dirasakan merata,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat target stop impor BBM secara total masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat, meski bukan hal yang mustahil jika dibarengi pembenahan sistem distribusi dan kebijakan pendukung lainnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menekankan pentingnya konsistensi tata kelola kebijakan energi agar RDMP Balikpapan benar-benar berdampak jangka panjang.

“Kebijakan energi nasional sebenarnya sudah cukup jelas. Tantangannya ada pada implementasi, pendanaan, dan evaluasi agar proyek besar seperti RDMP tidak berhenti sebagai simbol, tapi benar-benar memberi manfaat nyata,” kata Robi.

Ia menambahkan, tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan distribusi dan subsidi yang tepat sasaran, potensi besar RDMP Balikpapan tidak akan optimal.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa RDMP Balikpapan telah memperkuat fondasi menuju swasembada energi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, tanpa perbaikan distribusi dan konsistensi kebijakan, cita-cita stop impor BBM masih akan menghadapi jalan panjang.

“Ini bukan hanya soal produksi hari ini, tapi soal ketahanan energi dan ekonomi untuk generasi mendatang,” pungkas Robi. (*)