Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah Sumatera di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung.

Persoalan ini dinilai bukan hanya menyangkut perlindungan satwa liar, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keselamatan warga.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa Presiden menunjukkan empati mendalam terhadap kondisi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman konflik satwa liar.

Presiden pun menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung penyediaan sumber daya guna pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga.

"Presiden Prabowo sangat prihatin melihat konflik manusia dan gajah yang sudah lama terjadi di Way Kambas. Beliau memahami kesulitan masyarakat dan berkomitmen mendukung pembangunan batas permanen sebagai solusi jangka panjang," ujarnya saat memberikan keterangan, Rabu (21/1/2026).

Menurut Mirza, Pemerintah Provinsi Lampung sejak 2025 telah mendorong pembangunan pembatas permanen sebagai langkah strategis untuk menekan eskalasi konflik satwa liar.

Konsep pembatas tersebut dirancang tidak hanya melindungi warga, tetapi juga memastikan keberlangsungan habitat alami gajah Sumatera di dalam kawasan taman nasional.

"Kami mendorong solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kaidah ekologi. Tujuannya jelas, melindungi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian gajah di habitatnya," tegasnya.

Gubernur Mirza menilai komitmen Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat untuk mempercepat penyelesaian konflik gajah dan manusia di Way Kambas secara menyeluruh.

"Perhatian Presiden menjadi momentum penting. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam mendengar aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara keselamatan manusia dan kelestarian alam," terangnya.

Di sisi lain, Balai Taman Nasional Way Kambas terus memperkuat pendekatan terpadu dalam mitigasi konflik gajah dan manusia.

Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menegaskan bahwa penanganan konflik tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kombinasi penguatan infrastruktur dan pemulihan ekosistem.

Berbagai langkah telah diterapkan, mulai dari patroli intensif, pemasangan GPS collar pada gajah liar, pemanfaatan gajah jinak untuk penggiringan, hingga pengamanan kawasan melalui kolaborasi dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), TNI, dan Polri.

"Ke depan, kami juga merencanakan pembangunan infrastruktur pengamanan yang lebih komprehensif, seperti tanggul dan kanal, pagar pengaman, tembok penahan tanah, serta pembatas permanen di sepanjang batas alami sungai," kata dia.

Infrastruktur ini dirancang sebagai penghalang permanen untuk mengendalikan pergerakan gajah agar tetap berada di dalam kawasan taman nasional.

Tak hanya fokus pada pengamanan fisik, Balai TNWK juga melakukan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

Sepanjang 2021 hingga 2024, rehabilitasi kawasan telah dilakukan di lahan seluas 1.286,84 hektare guna menjamin ketersediaan pakan dan ruang jelajah satwa liar. (*)