Kupastuntas.co, Metro - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Metro menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti instruksi tegas Gubernur Lampung terkait optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Komitmen ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah.

Ketua Satgas Pangan Kota Metro, Wahyuningsih, menegaskan bahwa pihaknya siap mengeksekusi arahan tersebut dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal agar mampu menyuplai kebutuhan MBG secara berkelanjutan.

"Kami siap menindaklanjuti arahan Gubernur. Prinsipnya jelas, MBG harus memberi manfaat ganda, bukan hanya untuk anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal,” ujar Wahyuningsih, Rabu (21/1/2026). 

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pengelola dapur hingga distributor bahan makanan, benar-benar memprioritaskan produk lokal, bukan sekadar jargon, tetapi terimplementasi di lapangan.

"Kalau bahan pangan bisa kita serap dari petani lokal, maka ekonomi daerah akan bergerak. Ini soal keberlanjutan program, bukan hanya soal menu,” tegasnya.

Berdasarkan data hingga 19 Januari 2026, Kota Metro telah mengoperasikan sebanyak 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah penerima manfaat MBG di kota ini mencapai 71.612 orang, terdiri dari 63.511 siswa sekolah, 710 ibu hamil, 1.696 ibu menyusui, dan 5.695 balita.

Angka tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan lagi proyek kecil, melainkan program berskala besar yang menuntut tata kelola profesional, rantai pasok yang solid, serta pengawasan ketat.

Dengan skala sebesar itu, kebutuhan bahan pangan harian pun sangat tinggi. Tanpa kebijakan yang berpihak pada petani lokal, program ini berpotensi justru menguntungkan pemasok besar dari luar daerah, sementara petani di sekitar Metro hanya menjadi penonton.

Komitmen tersebut diperkuat dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Tahun 2025 dan Persiapan Tugas Satgas MBG Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Selasa (20/01/2026) kemarin. Pemerintah Kota Metro mengikuti rapat ini dari OR Setda Kota setempat.

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Mirza, dan dihadiri perwakilan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dalam paparannya, Gubernur mengungkapkan bahwa realisasi MBG di Lampung telah mencapai 108 persen, dengan sekitar 2,3 juta siswa menerima manfaat.

“Alhamdulillah, capaian ini kemungkinan menjadi nomor satu secara nasional jika dilihat dari sisi proporsionalitas,” ujar Gubernur.

Namun, Gubernur mengingatkan bahwa capaian kuantitatif saja tidak cukup. Kualitas, keberlanjutan, dan dampak ekonomi harus menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa ke depan, MBG harus terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

"Kami ingin program kabupaten/kota ke depan terintegrasi dengan MBG. Bukan berdiri sendiri, tapi saling menguatkan,” tegasnya.

Gubernur Lampung secara eksplisit mengarahkan agar MBG tidak hanya menjadi program konsumtif, tetapi menjadi alat intervensi struktural dalam pengentasan kemiskinan.

"Kita ingin MBG ini bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat rantai pasok daerah. Ini yang akan menjadi fokus pada 2026,” katanya.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa daerah, termasuk Kota Metro, tidak boleh menjadikan MBG hanya sebagai rutinitas administratif, melainkan harus mampu membaca peluang ekonomi di baliknya.

Di sinilah peran Satgas Pangan menjadi sangat krusial: memastikan pasokan berasal dari petani lokal, bukan dari tengkulak besar atau distributor luar daerah.

Selain soal rantai pasok, kualitas menu MBG juga menjadi perhatian serius. Gubernur menyinggung adanya keluhan orang tua siswa yang sempat viral di media sosial.

"SOP harus diperkuat. Standardisasi harus jelas, mulai dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, hingga proses penyajian,” tegasnya.

Pernyataan ini secara tidak langsung menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara MBG agar tidak main-main dalam pengelolaan program. Dengan anggaran besar dan penerima manfaat yang masif, setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar pada kepercayaan publik.

Gubernur juga menyoroti persoalan kesiapan desa dalam mendukung pasokan pangan MBG.

"Lampung ini penghasil pangan, tetapi belum semua desa siap. Tidak setiap desa mampu menyiapkan 3.000 omprengan per hari. Ini tantangan kita,” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mulai mempersiapkan desa-desa sebagai simpul rantai pasok MBG.

Tak hanya soal makanan, pengelolaan limbah MBG juga masuk agenda evaluasi. Pemprov Lampung mulai mengarahkan sisa makanan menjadi Pupuk Organik Cair (POC).

"Ini sudah mulai diterapkan. Nantinya akan diberikan kepada masyarakat dengan konsep sirkular dan berkelanjutan,” jelas Gubernur.

Konsep ini jika dijalankan serius, dapat menutup siklus ekonomi, pangan lokal dikonsumsi, limbahnya kembali ke lahan pertanian sebagai pupuk. 

Dengan 71 ribu lebih penerima manfaat, MBG adalah peluang emas untuk membangun ekosistem pangan lokal yang kuat. Namun, tanpa keberanian memutus ketergantungan pada pemasok besar, peluang itu bisa hilang. (*)